Share

AMBON, LaskarMaluku.com – Rumah Generasi sebagai mitra lokal Yayasan BaKTI di Maluku dalam program Kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat Inklusif (INKLUSI), menggelar Workshop Fungsionalisasi Pokja PUG dan Pembentukan Klinik PPRG Inklusi, Senin (27/3/2023) yang dipusatkan di Kamari Hotel.

Program officer Rumah Generasi, Poppy Siahaya mengungkapkan, workshop ini bertujuan agar masing-masing OPD memahami tentang perencanaan penganggaran yang responsif gender dan Inklusi.

Harapan dari Rumah Generasi lanjut Siahaya, di masing-masing OPD memiliki perencanaan yang responsif terhadap gender, tetapi klinik yang akan membantu untuk memastikan bahwa OPD terkait mempunyai perencanaan sesuai dengan apa yang dinamakan dengan Pengarusutama Gender atau PUG.

“Nah memang sekarang itu menambahkan tentang Inklusi jadi perencanaan penganggaran yang responsif gender dan Inklusif. Artinya dalam perencanaan penganggaran masing-masing OPD atau dinas terkait itu termasuk didalamnya melibatkan perempuan dan laki-laki termasuk kelompok-kelompok marginal untuk perencanaan penganggaran, “ungkap Poppy.

BACA JUGA:  Pemkot Jelaskan Pembayaran Jasa CV. Wilsa, CV. Sarira dan UD.Ronawiska

Pengurusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan  perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan kaum perempuan.

Pengarusutamaan dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal kedalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja.

Menurut Poppy Siahaya, dinas-dinas yang ikut menghadiri kegiatan Workshop Fungsionalisasi Pokja PUG dan Pembentukan Klinik PPRG Inklusi ini terdiri dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup pemerintah kota.

“Tadi yang hadir dalam kegiatan ini ada 10 OPD DP3AMD dan narasumbernya adalah Kepala Bappeda Litbank karena liding sektor dari pokja PUG sebenarnya adalah Bappeda Litbank Badan dan Perencanaan Penganggaran, ada juga Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Bagian Kuangan, dan beberapa komunitas Disabilitas HWDI dan Pertuni yang hadir sekitar 18 orang,”kata Siahaya merincikan.

BACA JUGA:  Dua Desa di Kota Ambon Siap Jadi Desa Wisata

Diskusi terbatas itu lanjut ibu Poppy akan dilanjutkan kembali sampai pada pembentukan Klinik PPRG.

“Klinik PPRG ini sebenarnya akan memastikan bahwa perencanaan di OPD ini sudah sesuai dengan PUG (Pengarusutamaan Gender). Itu tugas fungsi dari Klinik PPRG jadi penyusunan program dari setiap OPD harus sesuai dengan PUG, “tandas Poppy seraya menambahkan, tugas Klinik PPRG ini untuk melakukan pendampingan perencanaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penganggaran responsif gender yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Litbank Kota Ambon, Enrico Matitaputty mengemukakan, apabila kita melakukan rencana aksi maka harus didukung dengan anggaran, dan tentu pelibatan anggota DPRD kota sangat penting sekali.

“Ini menjadi masukan untuk kedepan yang perlu kita pikirkan bersama, perlunya pelibatan DPRD Kota pada penyusunan angaran,”harap Enrico.

Terkait dengan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan yang tengah dibicarakan ini, diakui Enrico bahwa sampai sejauh ini kita belum mempunyai fasilitas publik sebagai sarana pendukung. Dan jika kita banding dengan Kabupaten Sumedang Jawa Barat, kesemuanya itu telah tersedia dan dianggarkan pada Dana Desa.

BACA JUGA:  Pentahbisan Uskup Diosis Amboina, Dishub Tutup Jalan Pattimura

“Bahwa di Sumedang Jabar,  Pokja menganggarkannya pada dana desa, pokja posyandu, dan disana sudah pada tingkat informasi teknologi  (ITI). Namun demikian, sarana dan prasarana fasilitas pendukung yang dilihat di Kabupaten Sumedang (Jabar) tentu menjadi bahan masukan yang perlu ditiru,”ungkap Enrico.

Dirinya mengakui jika hal inisudah dibicarakan dengan Pj Walikota soal model yang diterapkan disana dan nanti menjadi masukan. “Kita mau berbicara banyak tapi tidak didukung fasilitas tentu akan mubasir, “ujar Matitaputty ketika dipercaya menjadi pembicara pada kegiatan Workshop Fungsionalisasi Pokja PUG dan Pembentukan Klinik PPRG Inklusi ini dipandu oleh Jean Mahupelle sekaligus sebagai fasilitator kegiatan. (L05)