Share

Anthoni Hatane,SH,MH

LASKAR – Gugatan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat,SH terhadap Bupati Petrus Fatlolon, SH,MH di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon atas pencopotan dirinya sebagai Sekda KKT terancam tidak diterima.

Pasalnya, dua kali persidangan di PTUN Ambon, Rangkoratat sebagai penggugat tidak mampu melengkapi gugatan yang diminta majelis hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan.

Anthoni Hatane,SH,MH selaku Penasehat Hukum Bupati Petrus Fatlolon yang dikonfirmasi LASKAR, usai sidang tertutup di PTUN Ambon mengakui bahwa dalam proses persidangan terungkap bahwa penggugat sampai sidang pemeriksaan kedua belum bisa menguraikan didalam gugatannya bagaimana prosedur yang dilanggar oleh Bupati dalam hal ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

“Penggugat belum menguraikan bagaimana substansinya atau aturan yang dilanggar. Itu belum tergambar dalam gugatannya. Jadi untuk sementara gugatan itu belum memenuhi syarat dan belum sempurna untuk ditindaklanjuti,”jelas Hatane.

Dikatakan, dalam UU PTUN masa persiapan telah ditentukan berdasarkan hukum acara peradilan TUN, sehingga jika melewati batas waktunya, maka dianggap tidak  memenuhi unsur ketepatan ambang batas waktu persidangan pemeriksaan permulaan, maka dipastikan akan dikeluarkan putusan sela dengan menyatakan gugatan itu tidak bisa diterima,”ungkap Hatane seraya menambahkan dalam sidang tadi ada beberapa objek yang dimasukan dalam gugatan itu. 

BACA JUGA:  Bagaimana Kendali dan Cegah Covid? Dr Sherlok: Tegakkan Disiplin, Hukum Menyusul

Menurutnya, kalau berbicara mengenai objek PTUN, makanya sifatnya individual, konkrit dan final. Tiga hal ini saja. “Nah tiga hal ini belum tergambar dalam gugatan penggugat, konkritnya seperti apa, individualnya seperti apa, sifat finalnya seperti apa. Ini sama sekali belum tergambar,”tanya Hatane.

Yang paling fatal, sambung Hatane belum menggambarkan legal standing dia (Rangkoratat-red) selaku seseorang yang melakukan gugatan. Apakah kedudukan penggugat memiliki legal standing, ini juga penting. 

“Legal standing bukan berkaitan dengan orangnya saja, tetapi berkaitan dengan objek PTUNnya. Misalnya yang digugat 4 objek itu legal standingnya dimana,”kata Hatane seraya mempertanyakan soal kerugian dengan adanya demosi yang disampaikan melalui SK pemberhentian, apakah penggugat dirugikan atau tidak. Itu juga belum tergambar dalam gugatannya. 

Semuanya itu menurut Hatane harus diuraikan secara baik, sehingga gugatan yang diajukan tidak simpang siur. Artinya antara posita (rumusan dalil dalam surat gugatan) dengan PTUN tidak saling tumpang tindih. 

BACA JUGA:  Capres Pertama Kunjungi Banda Neira, Ganjar Pranowo Komitmen Perhatikan Pulau Terpencil

“Nah ini yang kami lihat belum lengkap, sehingga hakim memberikan waktu sampai tanggal 24 Agustus 2020 untuk memperbaiki gugatan. Konsekwensi hukumnya kalau gugatan tidak dilengkapi sudah pasti gugatannya tidak diterima,”tegas Hatane.

Dikatakan, prosedur gugatan yang diajukan ke PTUN, harus dilihat pada kerangka gugatannya. Ada 3 aspek yang harus diuraikan dalam satu gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yakni, soal aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi.

Dirinya menjelaskan, aspek kewenangannya apakah pejabat tata negara berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan itu atau tidak. 

“Nah kalau dari kasus ini Bupati mempunyai kewenangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah memenuhi aspek prosedur atau tidak?. Dari dokumen yang kami baca, kami melihat bahwa keputusan yang diambil Bupati sudah sesuai prosedur. Karena prosesnya mulai dari pengusulan sampai kepada konsultasi dengan Baperjakat dan Komisi ASN juga konsultasi dengan Gubernur Maluku. Jadi semua pentahapan sudah dilakukan. Dengan demikian prosedurnya sudah terpenuhi,”beber Hatane. 

BACA JUGA:  Pempus Kucurkan Rp 700 Miliar Untuk Gerbangdutas 2023 di 4 Kabupaten di Maluku
Kabag Hukum Setda KKT Sebastianus Ranbalak,SH,MH didampingi tiga kuasa hukum Bupati KKT Anthoni Hatane,SH,MH, Freddy J. Matakupang,SH dan Yani Tuhurima,SH usai mengikuti persidangan kedua di PTUN Ambon

Sementara soal substansi apakah bertentangan dengan UU atau tidak? Menurut Hatane, kalau di UU ASN jelas bahwa prosedur ini harus dilakukan, juga mengacu pada juga Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. 

“Jadi dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sudah terpenuhi,”tegas Hatane. 

Sidang kedua yang berlangsung secara tertutup, Selasa (11/08/2020), dengan agenda pemeriksaan persiapan di kantor PTUN Ambon dikawasan Lateri dipimpin Hakim Ketua Cundo Subhan Arnojo,SH dan Hakim Anggota Muhammad Rizaldi. 

Pihak penggugat diwakilkan oleh kuasanya Iwan Carter Far-Far,SH sementara tergugat dihadiri oleh kuasanya Sebastianus Ranbalak,SH,MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, didampingi tiga kuasa hukum Bupati Petrus Fatlolon yakni, Anthoni Hatane,SH,MH, Freddy J. Matakupang,SH dan Yani Tuhurima,SH. (L03)