Share

AMBON, LaskarMaluku.com – Guna melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Desa adat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melakukan kunjungan ke DPRD Maluku, Rabu (15/5/2024)

Bersama Biro Hukum Setda Maluku, konsultasi  Ranperda oleh wakil rakyat di bumi Kalwedo itu dipimpin Ketua Bapemperda DPRD MBD, Chau Petrusz.

Rapat ini berlangsung di DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang  Ambon  di pimpin anggota Bapemperda, Tina Welma Tetelepta dan Sekretaris Bapemperda, Farhatun R. Samal.

Usai rapat Wakil Ketua Bapemperda, Yesri Lolopaly pada wartawan mengatakan, khusus di Maluku dalam pengisian jabatan Kepala Desa Adat, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hal tersebut.

BACA JUGA:  Pemda Kepulauan Tanimbar Lakukan Tes Swab Gratis

Padahal menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa adat pada pasal 109 secara tegas menyatakan, Tata cara pengisian jabatan kepala Desa adat harus diatur dalam Perda Provinsi.

Untuk itu, dari hasil koordinasi dan konsultasi dilakukan bersama, lanjut Lolopaly menghendaki agar Pemda dan DPRD Maluku dapat membentuk Perda pengisian jabatan kepala Desa adat, untuk selanjutnya menjadi rujukan kepada Pemda se-Maluku dalam pembentukan Perda Pemdes dan Desa adat.

“Pasal 109 untuk menjadi salah satu Ranperda prioritas untuk tahun ini dapat diselesaikan, sehingga dapat menjadi rujukan Pemda se-Maluku untuk membentuk Perda tentang Pemdes dan Desa,” ungkapnya. (*/L02)