LASKAR – Menteri Pertanian Dr.Syahrul Yasin Limpo (SYL), SH, MH meminta Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail menyiapkan lahan untuk pengembangan komoditas Kedelai dan Jagung di Kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, sudah menindakkanjuti dengan menyiapkan lahan melebihi permintaan SYL.
Permintaan Menteri Pertanian, setelah silahturahmi Gubernur Maluku, dengan orang pertama di Kementerian Pertanian itu di salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022).
Pertemuan itu sekaligus membicarakan pengembangan Pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah dan Kabiro Umum Setda Maluku, Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si.
Dalam pertemuan itu Menteri Pertanian menyampaikan, kepada Gubernur Maluku, agar Pemda Provinsi menyiapkan lahan masing-nasing kabupaten/kota 1.000 Hektar untuk pengembangan Kedelai dan Jagung tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr Ilham Tauda mengatakan, pertemuan Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku, di Kota Makassar, bukan pertama kali. Kata dia, menindaklanjuti arahan Gubernur Maluku, sebelumnya kepada dirinya sebagai pelaksana tugas Kadis Pertanian Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu agar segera bertemu Menteri Pertanian.
“Jadi arahan Pak Gubernur kepada saya dan Pak Ketua TGPP Hadi Basalamah, agar segera bertemu dengan Pak Menteri Pertanian, 29 Maret 2022 lalu di Jakarta,”tutur Tauda, ketika dihubungi, Sabtu (7/5/2022).
Dia mengaku, dalam pertemuan itu Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa ada rencana pengembangan Jagung dan Kedelai di Provinsi Maluku.
Dikatakan, setelah pertemuan itu Dinas Pertanian Provinsi Maluku, menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian. “Jadi kita sudah tindaklanjuti awal April 2022 lalu, kita sudah bertemu dengan beberapa Dinas Pertanian kabupaten/kota dan kita telah melakukan kesepakatan dengan kabupaten/kota yang ingin mengembangkan Jagung dan Kedelai,”paparnya.
Dinas Pertanian Provinsi Maluku, terang dia, kemudian melakukan rencana pengembangan Jagung dan Kedelai di sejumlah kabupaten/kota.
Dia mencontohkan, di Kabupaten Maluku Tengah rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 3.000 hektar. Kabupaten Buru, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.
Kabupaten Seram Bagian Barat, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar. Kabupaten Seram Bagian Timur, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 500 hektar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar. Kabupaten Maluku Tenggara, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar dan Kedelai 500 hektar. Kabupaten Kepulauan Aru, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar. Kabupaten Maluku Barat Daya, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar. Kota Tual, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.
Kendati begitu, dia mengakui, alasan para petani didaerah ini tidak mengembangkan tanaman Kedelai, karena berkaitan dengan persoalan pasar. “Jadi hasil petani tidak terserap oleh pasar. Akibatnya para petani enggan untuk menanam Kedelai. Tapi hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan akan menyiapkan pasar. Jadi rencana pengembangan Kedelai, Kementerian Pertanian siapkan pasar dan sarana produksinya, termasuk pupuk bibit dan peralatan,”sebutnya.
Untuk itu, lanjut dia, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, akan melakukan desk dengan Kementerian Pertanian untuk rencana pengembangan Kedelai. Prinsipnya, tambah dia, pertemuan dengan Menteri Pertanian 29 Maret dan 6 Mei 2022, pihaknya sudah siapkan segala sesuatu sesuai arahan Gubernur Maluku.
Soal penerima bantuan, dia mengaku, dalam mekanismenya, jika sudah disetujui Pemerintah Pusat, pihaknya akan mendata calon penerima bantuan untuk memastikan petani penerima.”Tentunya kita akan mengarahkan pada kabupaten/kota yang berkomitmen dan telah melakukan kesepakatan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi penentuan penerima bantuan ada di kabupaten/kota,”tandasnya.
Soal pemasaran hasil produksi Kedelai, dia mengaku, pihaknya fokus pada pengembangan kawasan karena sangat memudahkan. ”Terutama suplai logistik. Khusus transportasi di kabupaten/kota itu ada kesepakatan dengan pembeli. Jadi akan dibeli langsung ditingkat produksi dan langsung dipasarkan. Nanti kita tidak siapkan sarana transportasi karena sudah terpusat langsung dengan kabupaten/kota,”pungkasnya. (*/L02)