Share

AMBON, Laskarmaluku.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary, menyesali pernyataan yang dilontarkan rekan legislatif Wahid Laitupa yang menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) siap berperang dengan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).

Dikatakan, pernyataan dirinya berkaitan dengan dana hibah ke Kwarda Gerakan Pramuka Maluku tidak ada kaitannya dengan Partai Amanah Nasional (PAN) Maluku, karena apa yang disampaikan tidak menyebutkan nama partai, tidak menyebutkan nama orang maupun jabatan dalam partai.

“Ini yang saya sangat sesali, Pak Wahid terjebak terlalu jauh. Padahal apa yang saya sampaikan bukan atas nama PDI-Perjuangan, tetapi sebagai Ketua Komisi IV yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Hibah ke Kwarda Maluku,”tegas Attapary saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/7/2023).

Dikatakan, di dalam pemberitaan kan kita selalu sebutkan bahwa ada dana hibah dari Pemprov, karena memang dana hibah bukan hanya dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), tetapi ada dari beberapa dinas juga yang masuk ke Kwarda, makanya kita bilang itu hibah dari pemerintah provinsi ke Kwarda.

BACA JUGA:  Watubun : Asas Musyawarah Mufakat Ditempuh Demi Kepentingan Rakyat Maluku

Attapary menambahkan, didama organisasi manapun yang bertanggungjawab sesuai anggaran itu sudah pasti ketua dan bendahara.

“Saya tidak pernah menyebutkan ketua itu siapa bendahara itu siapa. Catat itu,”kata Attapary sesaya menyesali Pak Wahid, kok terpancing masuk sampai mengancam seperti ini. Saya juga dalam posisi bicara bukan sebagai orang pengurus partai dari PDI Perjuangan, tapi saya kapasitas sebagai Ketua Komisi IV yang memang kita ditugaskan untuk melakukan terhadap pelaksanaan APBD.

Attapary menilai Laitupa tidak dewasa dalam berpolitik, apalagi mengancam dan mengangkat bendera perang.

“Ya mudah-mudahan ini hanya lontaran emosional lalu di disampaikan. Dalam komentar saya tidak pernah menyebutkan dana hibah dari Dispora, tetapi dari Pemda Provinsi. Memang dalam LPJ  ada Rp 2 miliar itu dari Dispora ke kwarda tetapi kan bukan hanya dari Dispora, makanya kita sendiri butuh konfirmasi,”jelas Samson.

Dirinya menambahkan, pihaknya menanyakan kepada salah satu pengurus dan mereka menyampaikan bahwa uang yang masuk itu Rp 2,5 miliar. Nah itu berarti kan bukan hanya dari Dispora, ada empat dinas kurang lebih yang punya dana hibah ada yang Rp 2 miliar, misalnya di informasi dan komunikasikan ada Rp 2,4 miliar tetapi dia tidak mencantumkan jelas,” rincinya.

BACA JUGA:  Merasa di Rugikan, Mata Rumah Parentah Nurlette Kembali Ngadu ke DPRD Kota

Lebih lanjut politisi PDIP Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini juga menjelaskan, untuk dapat kejelasan kita harus minta DPA-nya tetapi kan sudah menyurati kita undang rapat bersama tidak datang, makanya dalam rangka pembahasan komisi mengkonfirmasi, kira-kira yang 2,5 ini masuk itu dari dinas-dinas mana saja.

Dispora kan sudah buka  suara, dan memang betul kita lihat ada Rp 2 miliar,  tetapi kan menurut pengurus ada Rp 2,5 berarti kan ada dari dinas lain yang punya dana hibah. Kesra punya dana hibah besar kita bisa tahu.

“Kita harus undang rapat dulu baru mereka menjelaskan supaya kita bisa tahu dari sekian besar karena hibah ini ke organisasi ini berapa, mesinnya di forum di rapat komisi, itulah kita saling mengkonfirmasi tapi karena diundang secara patut tidak hadir makanya kita naikkan ke banggar dalam bentuk fisik komisi sehingga dijadikan DIM banggar yang nanti ditanyakan langsung ke TAPD yang diketuai oleh Sekda,” ujarnya.

BACA JUGA:  DPRD Maluku Setujui Anggaran Embarkasi Haji Rp 3,5 Miliar

“Apa yang mereka sampaikan ini kan masalah, mereka sampaikan ke komisi. Kita punya fungsi pengawasan harus menindaklanjuti dalam bentuk klarifikasi ke dinas-dinas lewat rapat di komisi,” jelasnya seraya menambahkan, yang berhak menentukan fiktif itu aparat penegak hukum bukan kewenangannya DPRD, DPRD ini fungsi pengawasan hanya mengklarifikasi.

Pertanyaan politik, setelah kita klarifikasi dan jika merasa ragu pasti kita bertanya apakah sudah diperiksa oleh inspektorat secara internal, karena sebagian besar pengurus juga mengatakan demikian.  

“Kami hanya melakukan sesuai mekanisme, jika mereka mengatakan belum maka kita merekomendasikan ke banggar, kalau banggar juga dan penjelasan Sekda tidak clear ya banggar juga bisa merekomendasikan lebih tinggi lagi ke aparat penegak hukum masuk memeriksa,”pungkasnya seraya mempertegas yang berhak membuktikan fiktif dan tidak fiktif itu hanya aparat penegak hukum bukan DPRD. (L04)