Share

LASKAR – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus lebih proaktif berinovasi meningkatkan dan mendorong program kerja yang bisa menekan angka kemiskinan di Maluku.

“Jadi kalau kita lihat perkembangan kemiskinan penduduk di Maluku semakin menurun, di 2023 ini harus ada program luar biasa yang perlu kita dorong dalam rangka membangun sentra-sentra ekonomi baru di masyarakat,” ujar Hurasan yang di hubungi melalui via teleponnya, Senin (14/3/2022).

Menurutnya, dimana Persentase penduduk miskin di Maluku pada September 2021 sebesar 16,30 persen menurun jadi 1,57 persen sementara di Maret 2021  turun 1,70 persen poin terhadap September 2020.

“Oleh karena itu, program pemberdayaan, penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan permodalan usaha kecil dan menengah ini yang harus terus didorong pemerintah lewat program kerja ada pada OPD masing-masing,”tandasnya.

BACA JUGA:  Komisi II DPRD Maluku Minta PLN Antisipasi Pemadaman Jelang Natal dan Tahun Baru

Data BPJS, kata Hurasan, jumlah penduduk miskin pada September 2021 kemarin sebesar 294,97 ribu orang, turun 26,84 ribu orang. Maret 2021 turun 27,43 ribu orang ada September 2020.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Maluku Tengah ini juga mengatakan, program pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan, misalnya 2021 sudah dilakukan dengan anggaran Rp.10 miliar maka kedepannya lebih ditingkatkan lagi program-program yang ada.

“Untuk itu pemerintah perlu mendorong usaha kecil dan menengah di tingkat desa, namun harus ada koordinasi bersama antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/kota termasuk kota Ambon maupun  di tingkat Pemerintah desa (Pemdes),” pungkasnya.

Menurutnya sampai mana berbagai program yang berhubungan dengan UKM ini harus didorong permodalannya supaya ada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:  Temuan BPK RI Pada Dinas Pendidikan, DPRD Maluku Tidak Main-main Lapor Penegak Hukum

Selanjutnya harus disertai dengan akselerasi dari para pelaku ekonomi ke perbankan inilah yang perlu didorong.

“Jika langkah ini dilakukan secara masif dan ada koordinasi serta kolaborasi antara Pemprov sampai di tingkat desa maka kita yakin pada 2023 perkembangan kemiskinan di Maluku pastikan sendirinya akan turun,” jelasnya. (L04)