Share

AMBON, LaskarMaluku.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 di masih terus terjadi peningkatan pada beberapa Sekolah di Kota Ambon, yakni SMP, SMAN 2, SMAN 13 dan SMN 11 yang menjadi i caran siswa-siswi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson R Attapary,, menjelaskan, bahwa hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mengalami peningkatan, bahkan jumlahnya telah melebihi 100 persen dari kuota yang telah ditetapkan, misalnya SMA Negeri 11 kuota hanya 200 orang yang mendaftar 800 orang siswa. bagitu juga sama halnya dengan SMA N 2 yang mendaftar 1000 orang sementara kuota hanya 300 orang.

“Makanya ini jadi problem dan untuk itu tadi kita bahas dalam rapat evaluasi untuk mencari solusi agar hal ini tidak terjadi lagi,” kata Attapary kepada wartawan di gedung rakyat, Karpan Ambon, Selasa (25/06/2024).

BACA JUGA:  Jantje Wenno Resmi Pimpin Tim Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku

Dikatakan, di dalam PPDB ada terdapat empat jalur, yaitu, Afirmasi, Zonasi, Perpindahan tugas orang tua/wali, dan Prestasi. Untuk ke empat sekolah di atas, siswa yang mendaftar kebanyakan berada dalam zonasi, olehnya kita cari jalan keluar.

Maka sudah tentu menurut mereka mempunyai hak, mengingat dalam aturan namanya zonasi murid harus didekatkan dengan sekolah yang ada.

“Hal ini tentu problem, padahal mereka sesuai aturan masih menjadi zona yang masuk di rens itu. Makanya kita minta ini menjadi atensi, karena yang mendaftar itu masih berada di radius zonasi,” tandas Attapary.

Menurutnya, padahal aturannya namanya zonasi murid itu harus didekatkan dengan sekolah agar ini tidak terjadi problen.

BACA JUGA:  Kelangkaan Mitan, Afifudin Desak Pemkot Operasi ke Distributor

“Oleh karena itu, kita telah mengusulkan agar sekolah-sekolah tersebut diberlakukan dua shift belajar pada siswa,” ungkap Attapary.

Politisi senior PDIP ini juga mengungkapkan, bahwa sayangnya usulan tersebut terkendala dengan keterbatasan ruangan, apalagi saat ini di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku belum bisa menambah ruang kelas yang ada pada sekolah tersebut.

“Memang belum diputuskan, nanti kita bahas kembali untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan ini, agar tidak lagi ada masalah seperti ini,” tutupnya. (L04).