LASKAR – Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Bambang Ismawan, SE. M.M menilai program vaksinasi di Maluku berjalan sangat lamban.

Pasalnya, hingga saat ini Maluku belum mencapai target karena masyarakat yang sudah divaksinasi baru mencapai 34 persen, sementara target pemerintah pusat sudah harus mencapai 70 persen pada Bulan Desember mendatang.

Hal ini diungkapkan Pangdam saat rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, Provinsi Maluku sangat lamban jika dibandingkan dengan provinsi lain, bahkan secara nasional Maluku masuk nomor tiga dari bawah.

“Sesuai hasil rapat kami dengan Pak Danrem dan Dandim serta Koramil se-Maluku, data vaksinasi tidak sesuai dengan data Kementerian Kesehatan,”tegas Pangdam Bambang Ismawan sembari menambahkan, dalam waktu dekat saya akan mendampingi Pak Presiden berkunjung di Provinsi Maluku Utara. Kalau saya ditanyakan tentu saya harus jawab realisasinya sesuai target. Jangan sampai saya jawab tidak sesuai target.

Lantaran itu, dirinya berharap semua pihak bahu membahu agar program vaksinasi dapat ditingkatkan dan memenuhi target.

“Jadi kita harus lebih peduli lagi. Nah, kalau sekarang kita baru capai 34 persen menuju target 70 persen, berarti kita harus butuh 36 persen lagi,”tegas Pangdam.

Ditambahkan, untuk mencapai target hingga medio Desember 2021 mendatang, setiap hari minimal 14 ribu orang harus divaksin.

Pada kesempatan itu, Plh Sekda Maluku, Sadli Ie memberikan apresiasi karena rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 digagas oleh Pangdam XVI Pattimura.

“Provinsi hanya sifatnya koordinasi, tanggungjawab vaksinasi ada di kabupaten/kota. Kabupaten/kota di Maluku harus mencontohi vaksinasi yang dilakukan Kota Ambon,”kata Sadli.

Dirinya mengakui, ada perbedaan data vaksinasi pusat dan daerah. “Ada perbedaan data. Pusat pakai data secara elektronik. Jadi memang data pusat kita tinggi. Intinya, bagaimana kabupaten dan kota ada ketersediaan vaksin,” jelas dia.

Dikatakan, tanggal 4 Oktober 2021 lalu, Gubernur Maluku, telah menyurati Bupati dan Walikota agar percepat vaksinasi dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan TNI-Polri.

Sementara Danrem 151/Binaiya, Brigjen TNI Arnold Ritiauw menegaskan, rapat digelar karena ada perbedaan data antara pusat dan daerah.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Maluki ini berharap, kerja keras semua pihak dalam melakukan vaksinasi.

“Untuk vaksinasi pertama, Maluku nomor urut 3 secara nasional dari bawah. Begitu juga vaksin kedua kita nomor dua juga dari bawah. Mari kita semua kerja keras jangan sampai pusat menilai kita tidak berkerja, sebab tterdappat selisih data yang cukup besar,”kata Danrem usai rapat evaluasi. (L02)