LASKAR – Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai top eksekutif di Maluku dinilai belum menonjol dalam kondisi darurat.

Ini merupakan penilaian Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Maluku, yang disampaikan saat menyampaikan kata akhir FPG terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, oleh jurubicara, Gadis Umasugi, Jumat (6/8/2020) di Gedung DPRD Maluku.

Fraksi Golkar menilai kepemimpinan Murad Ismail jika dibandingkan dengan beberapa kepala daerah di Indonesia, yang kepemimpinan, kecerdasan dan kebijakan mereka begitu menonjol dan power full dalam menahkodai seluruh potensi daerah masing-masing melewati masa krisis.

“Bandingkan dengan Ridwan Kamil di Jabar, Anis Baswedan di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jateng, atau Khofifah Indar Parawansa di Jatim, mereka sangat power full dalam kondisi darurat” Gadis Umasugi dalam kata akhir fraksinya.

Kritikan FPG ini dilandaskan karena melihat semua indikator makro ekonomi daerah terpengaruh akibat pandemi Covid-19. Sebagai contoh, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp. 3, 045 triliun, ini menurun sebesar 2,03 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019.

Sudah pasti hal ini akan berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Karena itu, perhatian pemerintah daerah harus ditujukan pada bagaimana mengurangi dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang pada tahun 2020 telah meningkat.

“Pengangguran mengalami peningkatan dari 7,08 (2019)% menjadi 7,57 % (2020) dan tingkat kemiskinan meningkat dari 17,65 % (2019) menjadi 17,99 %,”rinci Umasugi.

Lantaran itu, perlu diupayakan agar penanganan pandemi Covid-19 semakin terkendali dan dampaknya terhadap perekonomian daerah dapat diminimalisir.

Ini diperlukan agar aktivitas perekonomian daerah tidak terlalu lama terjerat oleh permasalahan dan upaya ini butuh kinerja sistematis dan dukungan penuh dari kepemimpinan daerah.

Sementara pertumbuhan ekonomi menurut Fraksi Golkar mengalami kontraksi menjadi -0,92 % (2020) dari sebelumnya 5,02 % pada tahun 2019.

Fraksi Golkar meminta agar kinerja pemerintah daerah harus menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kembali bergairah dan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian kawasan.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan pinjaman PT.SMI, apakah berdampak terhadap akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku, pengurangan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“FPG melihat bahwa hingga triwulan keempat 2020 dan triwulan pertama 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku masih dibawah nol,”kata Umasugi seraya membenarkan kata pepatah bahwa pinjaman PT. SMI terhadap perkembangan ekonomi kawasab dan sebagai bantalan terhadap dampak pandemi seperti jauh panggang dari api. (L02)