LASKAR –  Untuk melindungi data dan melindungi setiap aset daerah, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, melaunching pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Maluku, di Banda Naira Ballroom lantai II Swiss-Belhotel, Kamis (16/09/2021).

Ini perlu dibentuk sebab setiap institusi pemerintahan ataupun lembaga bahkan perusahaan, memiliki aset penting berbentuk digital di dalam perangkat elektroniknya seperti data dan informasi. Akan tetapi, keamanan digital terhadap institusi, organisasi, lembaga atau perusahaan sangatlah penting bahkan bersifat lebih kompleks.

Dalam sambutannya Orno menjelaskan, tujuan dibentuknya CSIRT adalah untuk melindungi data dan melindungi setiap aset. Sebab, keamanan informasi berperan penting untuk melindungi seluruh aset institusi atau perusahaan yang beresiko bocor atau pun tidak, demi kelangsungan proses di dalamnya. Terlebih, penting untuk meminimalisir adanya human error.

Pada kesempatan ini, Wagub Orno mengatasnamakan Pemprov Maluku mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menjadikan Maluku sebagai target pembentukan CSIRT program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara nasional tahun 2021.

Namun, semakin meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, menjadikan masalah keamanan sebagai salah satu sisi penting yang wajib diperhatikan.

“Oleh karena itu, pengamanan informasi sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi dari segala macam ancaman yang akan menimbulkan kerugian,” kata Wagub sembari menambahkan, ancaman yang dibawa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi adalah alasan kuat sebagai dilakukannya pengelolaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman siber di pemerintah pusat dan daerah.

Ditambahkan, semakin canggih teknologi yang dimanfaatkan, tentunya akan membantu dalam efektifitas dan efisiensi penyelesaian tugas. Namun perlu dicermati, potensi kerawanan dan pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut, apabila tidak diwaspadai akan mengakibatkan kehilangan dan kebocoran informasi dan data yang dikelola.

“Kebocoran data yang selama ini kerap terjadi dipicu oleh sejumlah hal, disebabkan karena hal-hal yang bersifat non teknis, ketidaktahuan pengguna teknologi, kecerobohan individu dan ketidakpedulian merupakan sejumlah kerawanan yang kerap digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab,” jelas Wagub.

Menurutnya, keamanan informasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat pusat maupun daerah, berpotensi menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya, dapat menyebabkan layanan publik pemerintah terganggu yang sekaligus akan menurunkan kredibilitas pemerintah.

“Saya mengingatkan, agar kita semua mampu inventarisir permasalahan yang terjadi di daerah. Tentunya dengan langkah strategis untuk kepentingan bersama, serta upaya pencegahan dan peningkatan pengamanannya dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, sinergitas dan integrasi,” kata Wagub.

Wagub berharap, dengan terbentuknya tim ini, dapat lebih meningkatkan sistem pengamanan dan kerahasiaan data informasi dalam layanan publik dan tugas-tugas kedinasan, serta dapat saling bersinergi dalam penanggulangan dan pemulihan insiden.

Pada kesempatan itu juga Deputi III BSSN Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Akhmad Toha sangat mendukung dan mengapresiasi atas dibentuknya Tim CSIRT Provinsi Maluku.

“Karena, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ranah siber saat ini mengalami perubahan begitu besar yang banyak memberikan peluang bagi pengguna ruang siber,” ujarnya.

Toha menjelaskan, Yoseph menjelaskan berdasarkan hasil monitoring BSSN, tercatat telah terdapat 621,17 juta anomali trafik atau serangan siber pada Januari-Juni 2021, dengan kategori anomali terbanyak yaitu malware, trojan activity, dan information leak (Kebocoran informasi).

Adapun sebaran sektor terbanyak yang mengalami kasus kebocoran data akibat malware pencuri informasi, adalah sektor pemerintah, keuangan, penegakan hukum, telekomunikasi, dan transportasi.

Oleh sebab itu, menghadapi serangan yang berada di ruang siber tersebut, negara hadir melalui Badan Siber dan Sandi Negara yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Acara launching ini dihadiri Plh Sekda Maluku Sadlie Ie, dan sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Maluku. (*/L04)