LASKAR – Anggota DPRD Maluku yang juga Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Benhur.G Watubun, secara tegas meminta pemerintah untuk menyelesaikan hak-hak tenaga kesehatan, berupa insentif dan Jasa.

“Pemerintah daerah saya minta untuk segera diselesaikan hak-hak tenaga kesehatan baik intensifnya maupun jasanya,” tegas Watubun, kepada Pers di kantor DPRD Maluku, Senin (02/08/2021).

Selain itu, Benhur juga mengajak semua pihak untuk tetap bersatu membangun Maluku, sebab membangun Maluku tidak bisa diukur dari satu sudut pandang, karena perjuangan ini atas dasar rakyat.

Menurutnya perjuangan atas dasar mengeluarkan Maluku dari daerah miskin. “Karena itu kedepan setelah kita evaluasi nanti seluruh kebijakan pemerintah yang harus diperioritaskan adalah wilayah-wilayah penyumbang kemiskinan terbesar di Maluku,”jelas Watubun.

Politisi asal Partai Banteng Moncong Putih ini mengatakan, jika wilayah-wilayah penyumbang kemiskinan kita perioritaskan maka jawaban untuk menurunkan kemiskinan bisa tercapai.

“Tetapi kalau misalkan wilayah miskin ini dijual, lalu kemudian kita layani daerah yang tidak miskin, maka percuma,”kata Watubun.

Ditambahkan, intinya adalah kemiskinan yang dijual untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat (Pempus), sebab nantinya dari wilayah-wilayah itu kemudian menjadi perioritas utama dalam distribusi proyek-proyek atau program-program pembangunan dari pemerintah sehingga secara tidak langsung bisa mengentaskan apa yang disebut dengan kemiskinan.

“Nah, jika itu sudah dilakukan, maka jawaban kita untuk menurunkan itu bisa tercapai. Intinya, adalah kemiskinan yang kita jual untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat, itu betul-betul ril terhadap daerahnya,” tandasnya. (L04)