LASKAR – Bank Maluku Malut terancam turun status menjadi Bank Kredit jika sampai tahun 2024 modal inti tidak mencapai target sebesar Rp 3 triliun sesuai yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin, kepada Pers, usai melakukan rapat evaluasi bersama Bank Maluku, MEA, PT.Panca Karya dan Dok Wayame, yang berlangsung di ruang komis III DPRD Maluku, Kamis (12/08/21).
Menurut Rofik, menyangkut modal bank yang tertera dalam POJK di tahun 2024 targetnya naik menjadi Rp 3 triliun, sementara hasil yang dicapai sampai saat ini baru Rp 1,2 triliun, sisanya masih Rp 1,8 triliun.
“Jika sampai tahun 2024, tidak sampai diangka Rp 3 triliun, maka Bank Maluku turun statusnya menjadi Bank Kredit, yaitu Bang Perkreditan. Nah, dari 1,2 triliun itu fasilitas bank harus berkembang dan ikut perkembangan, contohnya ATM Bank Maluku tidak bisa berbelanja di luar Maluku. Ini yang harus ditingkatkan,”kata Rofik mencontohkan.
Lantaran itu, Bank Maluku harus melakukan konsultasi di kabupaten/kota di Maluku untuk minta pertambahan penanaman modal, dan harus ada langkah-langkah strategi untuk tetap mempertahankan status Bank Maluku.
“Intinya komisi akan memberikan dukungan selama kerja-kerja itu dilakukan secara profesional demi kepentingan perusahaan, juga masyarakat di Maluku,” tandasnya.
Rofik juga menambahkan, komisi akan terus melakukan evaluasi, serta memberikan dukungan terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) dibawah pengelolaan pemerintah daerah, terutama dalam sistim kerja yang lebih baik, demi kepentingan perusahan dan masyarakat Maluku.
Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa progres yang telah mengalami peningkatan secara baik, dalam sistim mengelolah.
“Jadi pandangan kita komisi, ada beberapa progres, misalnya di Panca Karya, ada progres yang luar biasa, juga PI 10 % Blok Masela saat ini baru sampai pada tahap tujuh, dan PT. Maluku Energi Abadi (MEA) sementara lakukan kerjasama dengan pihak pengelola,”jelasnya seraya menambahkan, MEA selain mengelola Blok Masela, ada juga Bula dan Non Bula, sementara Bula dan Non Bula juga dalam progres sampai sama ditahap itu, dan dalam waktu dekat akan masuk pada tahap ke tujuh dan terus dilakukan evaluasi oleh komisi.
“MEA ini, sementara lakukan kerjasama dengan pengelolah. Kan di MEA itu, selain mengelolah Blok Masela, ada juga Bula dan Non Bula, juga sampai ke- tahap itu. Dan kalau tidak salah, minggu depan sampai dua minggu, sudah masuk ditahap ke-tujuh, dan masing-masing kan buka data. Nanti kita evaluasi lagi dua minggu setelah itu,” tandasnya.
Untuk Dok Wayame, dari hasil evaluasi, baru mencapai 48 persen, angka ini menurun, sementara sisanya dari Dok Surabaya. Itu yang akan dibicarakan agar kedepan lebih baik, dengan membalikan sahamnya.
Untuk setoran PAD, menurut Afifudin masih rendah, hanya sebesar Rp 250 juta.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku, akan terus melakukan evaluasi, serta memberikan dukungan terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) dibawah pengelolaan pemerintah daerah, terutama dalam sistim kerja yang lebih baik, demi kepentingan perusahan dan masyarakat Maluku.
Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa progres yang telah mengalami peningkatan secara baik, dalam sistim mengelolah.
“Jadi pandangan kita komisi, ada beberapa progres, misalnya di panca karya, ada progres yang luar biasa,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin, kepada Pers, usai melakukan rapat evaluasi bersama Bank Maluku, MEA, PT.Panca Karya dan Dok Wayame, yang berlangsung di ruang komis III DPRD Maluku, Kamis (12/8/21).
Dikatakan, progres Masela saat ini baru sampai berada pada tahap tujuh (7), dan MEA juga mereka sementara lakukan kerjasama dengan pihak pengelola.
Selain Blok Masela, juga ada Bula dan Non Bula, sementara Bula dan Non Bula juga dalam progres sampai sama ditahap itu, dan dalam waktu dekat akan masuk pada tahap ke- tujuh dan terus dilakukan evaluasi oleh komisi.
“MEA ini, sementara lakukan kerjasama dengan pengelolah. Kan di MEA itu, selain mengelolah Blok Masela, ada juga Bula dan Non Bula, juga sampai ke- tahap itu. Dan kalau tidak salah, minggu depan sampai dua minggu, sudah masuk ditahap ke-tujuh, dan masing-masing kan buka data. Nanti kita evaluasi lagi dua minggu setelah itu,” tandasnya.
Untuk Dok Wayame, dari hasil evaluasi, baru mencapai 48 persen, angka ini menurun, sementara sisanya dari Dok Surabaya. Itu yang akan dibicarakan agar kedepan lebih baik, dengan membalikan sahamnya.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor, menurut Afifudin masih rendah, hanya sebesar Rp 250 juta. (L04)