LASKAR – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar memprediksikan persiapan Pemilu 2024 akan berlangsung mulai tahun depan, sekitar Juli atau Agustus 2022.

Adapun pernyataan itu dia ungkapkan jika Pemilu 2024 benar-benar diselenggarakan pada Maret atau April 2024.

“Kalau Pilkadanya November 2024, kemudian Pemilu nya 2024. Taruhlah misalnya bulan April atau Maret kita laksanakan. Kalau kita tarik, itu praktis tahun depan, bulan Juli atau Agustus ya, itu sebenarnya tahapan Pemilu sudah harus kita mulai itu,” kata Bahtiar dalam diskusi daring bertajuk “Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu” Sabtu (13/3/2021).

Ia menjelaskan alasan hitung-hitungan dimulainya tahapan Pemilu 2024 dengan menggunakan dasar Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan UU tersebut, lanjut Bahtiar, perlu 20 bulan untuk menyiapkan segala tahapan sebelum pemilu terlaksana.

“Yang paling penting adalah simulasinya. Karena UU Pemilu memerintahkan, pelaksanaan Pemilu itu kan tahapannya 20 bulan. Kemudian kalau Pilkada itu kan 12 bulan,” jelas dia.

Untuk itu, Bahtiar mengingatkan agar pemerintah sudah harus menyiapkan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 tahun depan.

Selain itu, dia menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus menyiapkan beragam hal untuk tahapan pemilu.

“Sebenarnya ini momentum positif kalau teman-teman penyelenggara menerimanya secara baik. Ini momentum positif untuk teman-teman penyelenggara menyiapkan berbagai hal untuk 2024. Misalnya, dulu tiba-tiba ujug-ujug KPU membuat Silon, itu membuat gagap semua teman-teman peserta pemilu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, persoalan mengenai formulir yang dianggapnya begitu banyak pada pelaksanaan pemilu juga perlu disoroti.

Untuk itu, dia menyarankan agar Pemilu 2024 lebih disederhanakan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menyarankan, agar tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di mulai sejak 30 bulan sebelum waktu pemungutan suara.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih matang dan maksimal.

Sementara itu, Direktur Pasific Studies Mervin S Komber mengusulkan Pemerintah dan KPU mempertimbangkan penambahan jumlah kursi untuk keterwakilan anggota DPR RI dari wilayah timur Indonesia.

“Wilayah timur Indonesia sangat luas, sehingga sebaiknya ada penambahan jumlah kursi DPR RI, tidak hanya dilihat dari sisi jumlah penduduk tetapi juga luas wilayah” ujar mantan Anggota MPR RI ini. (*/L02)