LASKAR – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah masih dua tahun lagi yakni tahun 2024, namun berbagai ekspresi politik bahkan serangan pedas mulai muncul di ruang public yang menyerang figur tertentu.

Demokrasi, selalu melahirkan berbagai lakon, kritik bahkan serangan pedas muncul ke permukaan. Pemimpin, kemudian menjadi target dan terlihat serangan yang dilancarkan bagaikan sebuah word processor.

Polanya sangat mekanistis, tidak punya inspirasi sendiri dan juga tidak punya rol untuk memberi inspirasi sendiri dan juga tidak punya rol map untuk memberi inspirasi kepada orang lain.

Apalagi bayang-bayang kekuasaan kembali dimimpikan oleh gerombolan sang penguasa di beberapa dekade lalu dengan memainkan isu-isu beredarnya video kampanye Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon pada tahun 2016 silam.

Penegasan ini disampaikan  KOMDA PMKRI Wolter Hungan, di Ambon, Kamis (29/07/2021).

Menurut Hungan,  video yang sengaja diedarkan di media sosial oleh orang-orang tertentu itu lalu digiring seakan-akan ada penistaan agama.

“Ini upaya merongrong kewibawaan pemerintahan saat ini di Bumi Duan Lolat, dan saya melihat ini sengaja digiring untuk mengalihkan isu pada persoalan lain,”ungkapnya.

Dirinya menegaskan bahwa video kampanye pada tahun 2016 tersebut sudah pernah di laporkan dan telah di LIDIK oleh Polda Maluku dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.

Hal tersebut sambung Hungan,  juga sudah diperkuat dengan adanya keterangan dari Ketua MUI Maluku bahwa tidak ada unsur penistaan agama.

Lantaran itu dirinya berharap pihak-pihak yang mencoba memainkan peran propaganda untuk dihentikan, karena sudah dibuktikan secara hukum dan tidak ada unsur penistaan agama.

“Saya kira persoalan tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan. Masyarakat Tanimbar harus lebih mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena dengan kegiatan tersebut maka kita menunjukan nilai-nilai toleransi yang sesungguhnya,”harap Hungan. (L03)