LASKAR – Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja dengan pihak pertamina guna membahas kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Provinsi Maluku

Turut hadir dalam Rapat tersebut, Direktur Pertamina Maluku dan Papua dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku. Rapat berlangsung di ruang komisi II DPRD Maluku, Kamis (1/9/2022).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa, mengatakan menyangkut dengan kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Wilayah Provinsi Maluku saat ini,  pihaknya telah mengambil langkah tegas meskipun sudah dilakukan extra droping ke agen dan pangkalan, namun kelangkaan minyak tanah masih tetap dirasakan oleh masyarakat saat ini.

“Dari hasil rapat tadi, Pertamina sudah menjelaskan kepada kami bahwa stok minyak tanah yang di droping ke agen-agen dan pangkalan sudah melebihi, tetapi fakta di lapangan hasilnya nihil alias kosong,” kata Lewerissa kepada wartawan usai melakukan rapat bersama Pertamina dan ESDM Maluku.

Terkait dengan informasi adanya penimbunan, menurut Lewerissa hal itu belum tentu terjadi. Pasalnya, kalau ada yang sengaja main, maka akan berhadapan dengan hukum. Dirinya meminta Satgas untuk bekerja maksimal dalam menyikapi kondisi ini

“Jika benar ada penimbunan, maka aparat penegak hukum yang nanti melanjutkannya, karena itu pidana. Jadi ini tidak main-main,” tegas Lewerissa seraya mengaku jika Komisi tidak mengetahui pemotongan 2 persen dari BPH migas, sebab tingkat pemakaian dari tahun ke tahun meningkat

Dirinya menegaskan, Komisi II sudah tegas kepada Pertamina dan BPH Migas untuk menanyakan dari pemotongan 2 persen ini. “Untuk minyak tanah sudah dikembalikan secara kouta, namun yang  lain masih belum tahu, tetapi kita akan kroscek nanti,” janjinya.

Dia menambahkan, pihak Pertamina juga terbatas, bahkan dari pemerintah daerah pun belum ada pengawasan sampai di bawah, semestinya hal ini harus dilakukan dengan mengambil langkah tegas.

“Untuk itu, kami berharap segera dibentuk Satgas untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini terhadap kelangkaan jenis minyak tanah, yang sampai saat ini masih di rasakan masyarakat Maluku pada umumnya,” tandas Lewerissa.

Ditempat yang sama, Manager Retail Maluku PT. Pertamina, Wilson Eddie Wijaya mengaku, penyaluran bahan bakar jenis minyak tanah yang disalurkan sudah sesuai kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

“Memang benar aktivitas ekonomi sudah bergerak, kebutuhan naik dan dari Pertamina terus menyalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada  pada masyarakat dan juga termasuk menambahkan pasokannya,” ujarnya.

Wijaya mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan dinas terkait di Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota untuk mengusulkan atau menambahkan pasokannya.

“Jika kedapatan agen kami bahkan pangkalan yang melakukan kesalahan, maka kami akan tindak, selebihnya itu ada pengawasannya di daerah. Namun kami tidak ingin hal ini terjadi. Untuk diketahui di Bulan Agustus sudah diberikan pasokan tambahan untuk kuotanya, bahkan di Bulan September ini pun akan dilakukan hal yang sama juga,”ungkap Wilson.

Masih menurutnya, kebutuhan setiap tahun ada peningkatan, kecuali untuk tahun 2020 konsumsinya turun karena ada Pandemi Covid-19. “Kami pertamaina sudah melakukan segala upaya terkait dengan kebutuhan Mitan kepada masyarakat di wilayah ini,”pungkasnya.

Dirinya merincikan, kouta yang diberikan Pertamina sebesar 2.500  untuk sekian kilo liternya perbulan, namun meskipun sudah dilakukan extra droping, namun indikasi punic buying masih juga terasa di masyarakat.

“Jadi indikasinya ada punic buying dan juga berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh oknum-oknum tertentu saat ini,” ujarnya sambil menghimbau masyarakat untuk tidak  melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup banyak, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam surat edaran Sekretaris kota Ambon. (L04)