LASKAR – Masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya beberapa hari terakhir mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah.
Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Ambon, sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw kepada wartawan Jumat (5/8/2022) pagi di Balai Rakyat Belakang Soya Kota Ambon menegaskan akan mengundang pihak terkait yaitu Disperindag Kota Ambon, guna membahas hal tersebut.
Namun sebagai awal, pihaknya meminta Disperindag untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina sebagai langka antisipasi, agar tidak ada keluhan berkepanjangan dari masyarakat karena sulit mendapatkan minyak tanah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani. Sebab, akan membuat masyarakat menjadi susah. “Jangan sampai langka lagi. Karena kelangkaan akan membuat harga meningkat. Ujung-ujungnya masyarakat yang susah,” bebernya.
Dirinya menegaskan, jika kelangkaan seperti itu, bukan ke Pertamina tetapi Pemerintah Kota harus menjawab itu.
Misalnya terjadi kelangkaan seperti ini, Pemkot harus segera menyampaikan, tentang kuota yang dibutuhkan oleh warga Kota Ambon.
Karena Pertamina sebagai operator pelaksanaan, jadi tergantung jumlah kuota yang diminta oleh Pemerintah berapa, itu yang disediakan Pertamina.
Sampai saat ini, Pemkot, dalam hal ini Disperindag, belum ada langkah atau kebijakan untuk mengantisipasi kelangkaan di lapangan.
“Disperindag tidak tahu kelangkahan itu karena kurangnya pasokan, kan belum tentu juga. Jadi fakta-fakta yang terjadi itu harus disampaikan. Karena Pemkot lebih tahu tentang jatah atau kuota yang dibutuhkan warga Kota. Artinya, secara petanya, logistiknya, itu mereka bisa menjawab itu,”ungkap Laturiuw.
Disingging soal dugaan adanya permainan oknum-oknum tertentu agar minyak tanah dapat dijual ke pihak industri atau pengusaha, Laturiuw mengatakan, itu akan menjadi referensi komisi untuk Disperindag nantinya.
“Sudah masuk dalam agenda komisi. Sebelumnya Pertamina sudah sampaikan bahwa Pemkot harus sampaikan permintaan, bukan sekedar meminta tanpa menyampaikan rincian yang jelas,”tegasnya.
Pekan Depan Sudah Stabil
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon John Slarmanat yang dikonfirmasi mengakui jika pihaknya sudah menyurati Pertamina untuk menambah kuota minyak tanah.
“Kami dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sudah melayangkan surat ke Pertamina untuk menambahkan kuota minyak tanah,”Akuinya.
Jhon mengatakan kelangkahan minyak tanah ini merupakan kebijakan dari regulasi BBM yang terjadi. Hal tersebut berdampak ke komoditi minyak tanah.
Salah satu komoditi yang digunakan untuk masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kota Ambon untuk kebutuhan sehari-hari kebutuhan rumah tangga itu adalah minyak tanah, dan ini berdampak.
Kadis menambahkan, dari begitu banyaknya permohonan pangkalan-pangkalan minyak tanah untuk melayani kebutuhan konsumen masyarakat di lingkungan, ada juga kendala dengan kouta minyak tanah yang dialokasikan oleh Pertamina ke berbagai daerah termasuk Kota Ambon.
Awalnya itu mungkin perhitungan kouta juga belum realistis dan dinamika pertumbuhan masyarakat itu dia cukup berkembangan dengan pesat di satu sisi.
“Ini penyebab, sehingga harus dievaluasi kouta minyak tanah,”ujar Slarmanat seraya memastikan minggu depan lagi semuanya sudah stabil kembali, karena factor cuaca juga menyebabkan masyarakat kesulitan minyak tanah. (L06)