LASKAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan III tahun sidang 2022 dan pembukaan masa persidangan I, tahun sidang 2022-2023.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Azis Sangkala dilantai 2 ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (22/9/2022).

Dalam rapat tersebut terlihat anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing banyak memberikan masukan, saat pimpinan dewan sedang membacakan agenda kegiatan dari masing-masing komisi.

Masukan yang disampaikan anggota dewan, yakni menyikapi soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Mitan yang saat ini terjadi diberbagai daerah di Maluku yang membuat masyarakat sulit mendapatkannya.

Wakil ketua DPRD Maluku, Abdul Azis Sangkala, mengatakan rapat paripurna dilaksanakan hari ini terkait dengan masa persidangan III tahun Sidang 2022 dan pembukaan masa persidangan I, tahun sidang 2022-2023.

“Kita hari ini paripurna tutup buka masa sidang dan masa sidang I tahun 2022 ini, 2022-2023. Tantangan terbesar kita dalam menyelesaikan APBD, baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk,” ujar Sangkala, kepada wartawan usai melakukan rapat paripurna tutup masa persidangan III dan buka masa sidang I tahun 2022-203.

Menurut Sangkala, tentu ini sangat berdampak pada kepentingan luas masyarakat, karena disanalah belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi, untuk pembangunan ya untuk mengatasi masalah-masalah dampak sosial dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain sebagainya.

“Atensi dari seluruh anggota tentang masalah kelangkaan BBM, harga sudah naik tapi langka, sulit didapat,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Sangkala mengatakan, pihaknya sudah minta kepada komisi terkait atau mungkin ada beberapa usulan dari teman agar ada gabungan komisi untuk bisa menyelesaikan atau memperbincangkan masalah ini di DPRD.

“Ada usulan bagaimana agar agenda reses bisa difasilitasi dalam satu rapat paripurna agar ada usulan kolektif ke pemerintah daerah,  Karena memang faktanya banyak  usulan kepada anggota dewan selama ini mereka kembali ke dapil masing-masing,”bebernya.

Sangkala menambahkan, selama ini Komisi II sudah bekerja menyikapi kelangkaan BBM. ”Bahkan kita sudah sempat tugaskan waktu itu ke Jakarta. Namun dinamika akan terus berkembang, kebutuhan masyarakat makin besar. Dan kenaikan BBM ternyata bukan solusi juga. Kita tidak lihat kenyataan bahwa BBM naik lalu BBMnya tersedia dengan memadai,”ungkapnya seraya menambahkan, nanti komisi kita minta untuk rapat lagi membicarakan, masalahnya apa, kelangkaanya dimna, dan solusinya seperti apa dengan pihak Pertamina.

Disisi lain, Sangkala mencurgai kemungkinan ada juga yang ikut main, makanya harus ada tim gabungan dengan kepolisian juga atau Disperindag juga bisa diajak rapat dalam gabungan komisi.

Selanjutnya menyangkut dengan Bantuan BLT,  DPRD dalam hal ini Komisi IV yang bermitra dengan Dinas sosial (Dinsos) untuk segera melakukan rapat dan mengevaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga dampak-dampak sosial yang ditimbulkan pasca kanaikan BBM ini. “Jadi soal BLT akan kami evaluasi dengan mengundang Dinsos untuk rapat bersama dengan komisi IV yang bermitra,”tutupnya. (L04)