LASKAR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethol menegaskan, DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan pemanggilan terhadap PT Pertamina guna mempertanyakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan penurunan kouta Minyak Tanah (Mitan) untuk Maluku.

“Kita rencanakan besok panggil Pertamina untuk membahas hal ini, hadir juga nantinya Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku,”kata Saoda Tethol kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (5/4/2022).

Dikatakan, kelangkaan BBM Jenis Pertalite bukan hanya terjadi di Ambon, namun di wilayah lain, termasuk Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebab dalam pengawasan terlihat di SPBU terjadi antrian sepanjang 1 kilometer (km).

Hal ini bahkan telah dikoordinasikan dengan Sales Area Manager Retail Pertamina MOR VIII Maluku – Papua, Wilson Eddi Wijaya, namun sampai saat ini belum ada jawaban apapun.

“Hal ini yang akan kita tanyakan dalam rapat. Karena Kita harus mengambil langkah lebih awal, jangan sampai harga naik tinggi lagi. Memang pemerintah sengaja perlahan-lahan menaikan harga pertalite dan pertamax, namun koutanya jangan dikurangi. Jangan sampai memaksa masyarakat untuk gunakan pertalite tetapi terjadi kelangkaan, sehinga mengakibatkan antrian panjang,”tegasnya.

Tak hanya BBM jenis Pertalite, kata Saoda dalam rapat juga disingung penurunan kouta Minyak Tanah (Mitan) untuk Maluku.

Bahkan Saoda mengakui, sehari sebelumnya pimpinan DPRD bersama Ketua Komisi dan Ketua Fraksi telah sepakat untuk menyampaikan langsung ke BPH Migas, sehingga kouta Mitan bagi Maluku tidak dikurangi.

“Kita akan memperjuangkan hal ini ke BPH Migas, karena kalau dikurangi maka akan terjadi kelangkaan di pertengahan atau akhir tahun sangat luar biasa, karena kebutuhan kita tetap atau naik dengan kouta yang dikurangi maka terjadi kelangkaan, bahkan harganya melonjak naik. Untuk itu, langkah antisipasi dengan menyampaikan langsung ke BPK Migas,”tandasnya. (*/L02)