LASKAR – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan Sinode GPM dan MUI untuk menangani konflik yang terjadi di Pulau Haruku antara negeri Kariuw, Ori dan Pelauw.
Pertemuan yang dipimpin Plt Sekda Maluku, Sadali Ie, dihadiri Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pdt. Elifas Maspaitella, Sekretaris MUI Maluku, Abdul Manan Latuconsina, Kabinda Maluku, Brigjen Jimmy Aritonang, serta sejumlah pimpinan OPD terkait antara lain, Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, BPBD.
Dalam pertemuan yang digelar Rabu (26/01/2022) di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Plt Sekda menegaskan bahwa Pemprov Maluku siap memberikan dukungan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat Kariuw yang mengungsi.
“Sebelumnya kami sudah lakukan pertemuan dengan OPD, untuk mengantisipasi bantuan untuk saudara-saudara kita di Kariuw.
Pemerintah Maluku siap memberikan dukungan dalam waktu singkat, agar sebelum para pengungsi tiba, barang bantuan sudah ada,”janjinya.
Dengan demikian, pertemuan hari ini menurut Sadali, sekaligus menginventarisir kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat Kariuw. Sekaligus Pemprov meminta aparat keamanan untuk membackup pendistribusian bantuan tersebut agar bisa tiba tepat waktu.
![](https://laskarmaluku.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/IMG-20220126-WA0068-1024x768.jpg)
“Sesuai arahan Gubernur, besok kami akan mendistribusikan sembako, tenda, dan lain-lain yang akan dikoordinasikan dengan aparat keamanan, dalam rangka memperlancar pendistribusian itu,”jelasnya.
Selain itu, Sekda juga mengatakan, terkait kebutuhan mendirikan pos pengamanan permanen pada perbatasan Kariuw-Ori dan Kariuw – Pelauw itu akan dilaksanakan.
“Memang membangun pos permanen itu tidak secepatnya. Kita akan koordinasi dengan aparat keamanan terkait situasi. Namun yang akan dibangun pos pos semi permanen aparat keamanan,”ujarnya.
Sementara itu Ketua majelis Pekerjaan Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku Pendeta Elias Maispatella meminta aparat keamanan lebih tanggap dan bergerak cepat menyikapi konflik antara Warga Negeri Kariuw dan Dusun Ori Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Maluku Tengah.
Dikatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan dengan semua pihak termasuk jajaran TNI /Polri agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan masyarkat di sanah agar bisa mengambil langkah kedepan.
![](https://laskarmaluku.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/IMG-20220126-WA0069-1024x768.jpg)
“Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk jajaran TNI/Polri dan juga pak Gubernur Maluku. Selain itu saya juga tadi sudah berada dalam pemberangkatan personel tambahan,”ungkapnya.
Diharapkan Pemda dapat memfasilitasi pertemuan apakah itu Pemda dengan masyarkat disana atau dengan komponen sebagai bagian dari proses mediasi
“Saya ingin menjadi fasilitator berperan aktif, karena kita sudah pengalaman masa lalu. Untuk itu mari kita mengelola sesuai dengan pengalaman kita bersama dan kita belajar dari masa lampau dan cara kita agar tidak terjadi terus menerus,”ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining berjanji, Kamis (26/1/2022) pagi sudah mendistribusikan logistik baik itu beras 3 ton, Roling Back, tenda gulung dan kebutuhan lain yang diperlukan.
![](https://laskarmaluku.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/IMG-20220126-WA0071-920x1024.jpg)
Patroli Medsos Yang Provokasi
Kabinda Maluku, Brigjen TNI Jimmy Aritonang mengatakan pihaknya terus melakukan patroli media sosial yang mengupload foto dan video yang menimbulkan provokasi di masyarakat. sehingga membuat masyarkat yang tidak tau menjadi tau yang tidak marah menjadi marah.
“Ada akun-akun yang mengupload video dan foto-foto insiden di Pelauw, ORI dan Kariuw tapi tidak perlu menyebutkan akun siapa dan berapa banyak akun tapi kita terus melakukan Patroli,” tegasnya saat diwawancarai, Rabu (26/1/2022) di kantor Gubenur Maluku.
Tapi ada akun yang mengUpload foto dan Video untuk itu Yang kita lakukan yaitu menatralisasi memberikan narasi narasi yang sejuk Cap cap Hoax seperti itu di Media Sosial .
Masyarakat pada umumnya langsung mengupload foto dan video dengan narasi-narasi yang memprovokasi tanpa memperhitungkan dampak yang akan timbul di masyarakat.
“Kita akan terus melakukan patroli medsos guna melakukan netralisasi, dan jika ada berita hoax kita akan menggunakan stempel hoax sehingga masyarakat tidak terpengaruh. Saya mint masyarakat jangan mengambil kesimpulan dari Media Sosial tetapi dengarkanlah apa yang di katakan oleh tokoh-tokoh agama,”harapnya. (L06)