LASKAR – Anggota DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun, yang telah menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Maluku dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Malra.

“Sebagai keterwakilan dari daerah pemilihan Kota Tual, Malra dan Aru, mendukung penuh langkah yang digagas Bupati Malra ini, dan patut diberikan apresiasi,” ujar Rumra saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Minggu (26/6/2022).

Menurutnya, dalam rapat koordinasi yang digelar Pemprov Maluku, selain dihadiri Bupati Malra dan jajaranya,  para wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tual, Malra, dan Aru, juga ikut diundang.

“Para wakil rakyat yang ikut diundang saya sendiri, Saoda Tetthol, Benhur Watubun, dan Mu’min Refra,”ungkapnya.

Olehnya itu, secara pribadi dan DPRD kata, Rumra memberikan apresiasi terhadap Bupati Malra yang menggandeng pimpinan OPD Malra menyampaikan aspirasi kepada Pemprov  dan DPRD Maluku dari Dapil VI.

Politisi PKS ini mengakui, sejak menjadi anggota DPRD empat periode, baik di kabupaten maupun provinsi, baru pernah terjadi di Maluku ada kepala daerah yang begitu concern terhadap pembangunan di daerahnya.

“Dengan langsung berinisiatif menggandeng pimpinan OPD lingkup kabupaten, duduk bersama Pemprov Maluku. Ternyata harus dirasakan bahwa kehadiran Pemprov sangat penting. Kami sudah mendengar dan menerima aspirasi sudah pasti kami mengawal karena kami adalah anggota dewan dari daerah pemilihan VI,” janjinya seraya menambahkan salah satu topic yang dibahas adalah penataan dan pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Malra.

Seperti yang diketahui bersama ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual menjadi Daerah Otonom Baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007,

“Dampak dari Pemindahan tersebut, Kabupaten Malra, harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur,”ungkapnya.

Lebih lanjut Rumra mengatakan sehubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023. Serta beberapa program Pemkab Malra untuk menjadi perhatian di APBD tahun 2023 nanti. (L04)