LASKAR – Tenaga dokter spesialis yang selama ini bertugas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan akan keluar dari Tanimbar pada tanggl 1 September 2022 mendatang, lantaran insentif yang sampai saat ini belum dibayar.

“Hari ini sudah 107 hari kerja Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun insentif tenaga medis belum ada yang dibayarkan dan dipastikan tanggal 1 September 2022 tenaga dokter akan angkat kaki keluar dari Bumi Duan Lolat,”demikian ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu, dalam Rapat Paripurna terbuka DPRD Kepulauan Tanimbar bersama Penjabat Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah Ruben Moriolkossu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang membahas penyerapan APBD tahun Anggaran 2022, di ruang rapat Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, Rabu (24/8/2022) malam.

Dirinya mengakui, informasi ini diperolehnya secara resmi, kendati tidak menyebutkan sumber informasi, namun kader terbaik PDI Perjuangan Tanimbar ini memastikan tanggal 1 September 2022 tenaga dokter spesialis akan angkat kaki dari Tanimbar.

“Saya hanya informatoris dan tidak perlu djawab oleh Pak Sekda. Informasi yang saya terima ini resmi. Dan kalau ini terjadi, maka kami akan menuduh pemerintah daerah sebagai biang kerok dari semua ini,”tegasnya lagi.

Kelmanutu menambahkan, dirinya dengan anggota dewan Pak Taborat ketika berada ada di Kecamatan Wermaktian, kedapatan ada sejumlah Pustu bahkan Puskesmas yang kehabisan stok obat-obatan.

Dirinya juga mempertanyakan 7 program prioritas Pak Penjabat berkaitan dengan pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat, karena kondisi Tanimbar saat ini sangat memprihatinkan.

Pada kesempatan itu juga Ketua Komisi B, Paula Laratmase mengatakan semua pelayanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan hampir lumpuh bahkan nyaris kiamat.

Dikatakan, bukan saja di Pustu dan Puskesmas yang kehabisan obat-obatan, tetapi Rumah Sakit juga mengalami hal yang sama.

“Obat yang tidak dianggarkan dengan DAK bahkan habis pakai sudah tidak ada lagi di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Selain itu informasi yang diterima juga beberapa tenaga medis sudah minta mundur,”ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati dan DPRD duduk bersama mencari solusi terbaik untuk Tanimbar. (L03)