LASKAR – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap sejumlah pekerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020-2021, salah satunya pekerjaan ruas jalan Kairatu- Hunitetu SBB yang saat ini mengalami kerusakan.

Ruas jalan Kairatu-Hunitetu yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Maluku tahun 2020-2021 ini mengalami rusak parah akibat cuaca ekstrim hujan dan banjir yang melanda wilayah itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanussa yang di konfirmasi media ini, Rabu (16/3/2022) mengatakan pengawasan yang dilakukan Komisi III di Kabupten SBB sudah dilakukan dari tanggal 11-16 Maret terhadap beberapa pekerjaan termasuk beberapa program lainya yang di biayai oleh APBD 2020- 2021.

“Maksudnya pengawasan di SBB disamping kita mengawasi secara langsung, tapi kita juga awasi beberapa program-program yang menjadi atensi dari hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga,” ujar Hehanussa.

Menurutnya terkait dengan hasil pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di APBD tahun 2020 yang ditempatkan di SBB itu, rata-rata volume pekerjaannya banyak dibawah angka Rp.200 juta, sebab kegiatan-kegiatan lebih banyak difokuskan pada usulan masyarakat.

“Jadi Komisi III juga menemukan kerusakan ruas jalan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yaitu hujan dan banjir. Ini menjadi perhatian kami untuk segara ditangani,”janji Hehanussa.

Selain jalan Kairatu- Hunitetu, menurut Hehanussa, Komisi III juga melakukan peninjauan langsung terhadap pekerjaan jalan Piru-Loki yang sudah dilakukan pengaspalan kurang lebih sepanjang 5 kilo yang dikerjakan PT. Jakarta Baru.

Dirinya menambahkan, kondisi jalan yang ada di Piru-Loki itu, terdapat beberapa ruas jalan yang merupakan jalan basa, yang membutuhkan perencanaan yang baik, salah satunya timbunan yang baik

“Butuh juga tanggul-tanggul penahan jalan, butuh juga drainas. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan dan direncanakan dengan baik, maka percuma jika bikin jalan sarana pendukung lainnya, kerena akan mengalami kerusakan.

Hehanussa mengakui, dalam proses pengawasan, Komisi III lebih fokuskan pada pelaksanaan APBD oleh dinas terkait yang merupakan mitra.

“Kami di Komisi juga melihat pembangunan rumah di tahun 2021, juga kegiatan-kegiatan bencana alam, yang pelaksanaannya oleh BPBD Kabupaten dengan terus melakukan koordinasi,”jelasnya sembari menambahkan, khusus untuk Dinas PUPR jalan Kairatu-Hunitetu dan Piru-Loki menjadi perhatian serius Komisi

Pada kesempatan itu juga, Komisi melihat kondisi Waelaala dan mendesak pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar segera melakukan langkah-langkah penanganan tanggap darurat.

“Sampai saat ini tanggul-tanggul Waelaala sudah rusak semua dan terdapat sindemen yang menutup permukaan seperti jembatan, nah ini yang menjadi sorotan Komisi III, untuk segera melakukan rapat evaluasi dn menyampaikan temuan kepada mitra

“Jadi ini baru pengawasan tahap I nanti setelah ini baru datanya jelas dan apa yang kita sampaikan nantinya akan di sampaikan kepada publik,” tutupnya. (L04)