LASKAR – Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Pembangunan Ambon New Port di Maluku yang semakin kabur mendesak paguyubun Maluku di Jakarta menemui tujuh wakil rakyat Maluku di Senayan, Jumat (8/4/2022).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta itu membahas tentang wacana pembatalan LIN dan ANP dengan alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranjau bekas peninggalan perang dunia ke-2.

Padahal Ambon New Port direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan LIN.

Kedatangan paguyuban Maluku di Jakarta diapresiasi Anggota DPD RI Nono Sampono.

Menurutnya, ini bukti semangat bersatu berjuang demi kepentingan Maluku.

“Atas nama kami berdelapan, kami menyampaikan apresiasi dan hormat, ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Satu Darah Jakarta Marcel Ririhena berharap ada angin segar tentang perkembangan proyek strategis ANP dan LIN, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat Maluku.

Alternatif Lokasi Lain

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Abdullah meminta Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain yang pas, jika ada sinyal dari pemerintah pusat terkait lokasi awal yang tidak pas.

“Bagi saya pemerintah Provinsi Maluku sudah harus memikirkan alternatif lokasi yang lain,”kata Tuasikal.

Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Permen Nomor 18 tentang kebijakan penangkapan terukur.

“Saya tolak itu kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN, kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik” tegas Saadiah.

Tidak ada Anggaran Negara?

Menurutnya, karena kebijakan penangkapan ikan terukur itu hanya mengatur aspek tangkap saja, tetapi LIN mengatur seluruhnya, dari hulu hingga hilir. Selain itu Saadiah juga menyayangkan dengan alasan bahwa negara tidak ada anggaran untuk membangun ANP dan LIN.

“Puncaknya itu yang dijawab oleh Pak Menteri bahwa memang negara tidak punya uang. Kita dapat apa dengan kontribusi 37%, masak kita tidak dapat apa-apa. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima,” kata Saadiah.

Ia pun membandingkan dengan proyek pembangunan IKN Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di laut Maluku bertahun-tahun 3 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP ada di sana.

Mengakhiri pertemuan tersebut Nono Sampono menjelaskan awal mula Ambon New Port, dimana ANP muncul setelah pertemuan Nono Sampono, RJ Lino (saat itu direktur Pelindo II) dan Murad Ismail sebelum dilantik sebagai Gubernur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Nono Sampono.

Menurutnya, ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan Hub, pusat logistik wilayah timur. Bukan saja dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi tetapi sebagai penyanggah logistik pada situasi tertentu menyikapi perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan dan lingkungan strategis Asia Pasifik.

7 wakil rakyat Maluku Anggota DPR RI yakni, Mercy Barens, Saadiah Uluputty, Abdullah Tuasikal, Hendrik Lewerissa dan anggota DPR RI, masing-masing Ana Latuconsina, Novita Anakotta dan Nono Sampono. (L02)