LASKAR – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama mitra terkait, guna membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI di lima Kabupaten/kota di Maluku kepada masyarakat penerima.
Turut hadir dalam rapat tersebut, pihak PT Pos Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Selasa (4/10/2022).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mengatakan untuk penyaluran BLT khusus BBM itu disalurkan melalui kantor pos. Ada KCU-nya itu Tual dan Ambon.
Untuk Ambon untuk 6 kabupaten/kota yang ada di Maluku dan Tual itu 5 Kabupaten/kota.
“Kota Ambon yang enam Kabupaten/kota itu sudah 92 persen, sementara untuk di Tual itu baru 72 persen, karena ada data tambahan,” ujar Afifudin, kepada wartawan usai melakukan rapat dengan PT Pos Ambon dan Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Afifudin menjelaskan, tadi dari hasil rapat dari kantor pos menginformasikan 3 hari kedepan di Tual itu sudah bisa diangka 90 persen dengan batas waktu sampai tanggal 16 Oktober, dan tidak bisa 100 persen selesai, karena bisa saja penerima itu ada yang sudah meninggal, ada juga pergi, dobel dan sebagainya.
“Makanya tadi kami minta dari pos untuk menyurati lagi. Jadi kami tidak meragukan karena sistimnya juga sesuai dengan teknologi IT. Kalau satu KK ada dua penerima pun ketahuan, jadi untuk itu bisa di salurkan dengan baik kepada penerima yang sebenarnya. Nanti data-datanya bisa kami sampaikan,” kata Rovik.
Dikatakan, kalau yang belum menerima, kan penerima itu dia akan dapat undangan, kalu dia misalnya punya nama ada dia bisa langsung ke kantor pos, yang penting dia bawa KTP sama KK sampai disana akan dilayani oleh teman-teman di pos langsung undanganya di cetak, tapi kalau dia tidak ada nama ya memang dia tidak bisa menerima.
Data jumlah penerima untuk KCU Kota Ambon yang tadi terdiri dari 6 Kabupaten/kota itu sekitar 8463, sedangkan Kota Tual 3992 kelompok penerima manfaat, itu terdiri dari lima kabupaten/kota.
“Untuk pos Indonesia hanya mendistribusikan, jadi data itu berbasis data Kemensos,” kata Afifudin, khusus untuk Kota Ambon masih diterima 3 kantor pos cabang.
“Nah kami minta tadi untuk memanfaatkan kantor-kantor lurah dan kantor desa yang ada di Kota Ambon. Minimal pemerintah kota menyediakan fasilitas untuk antri, yang nantinya pos yang akan menjalankan pembagian itu supaya kita lebih mendekatkan penerima, bila perlu di semua kelurahan juga tidak ada masalah,”tuturnya. (L04)