LASKAR – Kondisi RSUD dr Ishak Umarella Tulehu sangat memprihatinkan. Pasalnya rumah sakit yang dibawa tanggungjawab pemerintah daerah Provinsi Maluku ini, mengalami banyak kerusakan pada atap seng, termasuk kerusakan besar pada plafon yang terlihat sebagian besar banyak yang mengalami rusak parah akibat bencana gempa beberapa waktu lalu.

Bahkan talud yang membentengi banguan RSUD Umarella pun mengalami rusak parah.

Hal ini terlihat saat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang bermitra dengan rumah sakit termasuk RSUD Umarella,  melakukan On the Spot lapangan yang di Ketuai Samson Attapary didampingi anggota lainya.

Komisi juga meninjau beberpa fasilitas di masing-masing ruangan. Selain itu Komisi juga meninjau salah satu ruangan, yakni ruangan operasi, yang bangunannya terlihat baru di rehap di kerjakan oleh pihak ketiga, namun pekerjaan yang ada pada bangunan tersebut terlihat tidak sesuai bestek atau juknis, contohnya pemasangan tegel lantai terkesan asal-asalan yang tidak sesuai pada penataan ruangan.

Usai tinjau lapangan, komisi langsung melakukan pertemuan bersama dengan Direktur RSUD Umarela, dr Dwi Murti Nuryanti bersama stafnya.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary, mengatakan sebagai mitra komisi, kadatangan kunjungan ke RSUD Umarella ini, untuk mastikan bahwa di setiap rumah sakit yang dibawa tanggungjawab pemerintah daerah Provinsi Maluku itu benar-benar memiliki mutu dan kualitas yang prima dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi tadi kita sudah kunjungi ke RSUD Haulussy, sekarang kita di RSU Umarella, sehingga kita bisa melihat kedepan untuk peningkatan mutu ini seperti apa, termasuk aspek pelayanan, ini meningkatkan pelayanan bagi siapa saja yang datang berkunjung kesini terutama pasien,” kata Attapary, saat melakukan pertemuan bersama pihak RSUD Umarela, Kamis (21/7/2022).

Ini penting, untuk menjawab keluhan pasien, sehingga standart pelayanan yang diberikan juga bisa maksimal dengan melakukan berbagai pembenahan.

Attapary meminta agar pelayanan di poli juga diperhatikan, sedangkan ruang operasi perlu ditata secara baik sehingga memenuhi standart rumah sakit.

“Karena tegel kayu yang di pakai agak longgar dan itu bisa berpengaruh,  karena itu ruang operasi adalah daerah yang steril, dan ini dilihat sebaik mungkin,” tegasnya.

Menurut Atapary, karena penilaian publik terhadap pemerintah daerah itu aspek yang paling utama,  itu juga berhubungan langsung dengan masyarakat, pelayanan publik ya rumah sakit maupun catatan sipil dan sebagainya, kalau rumah sakit baik, citra pemda juga pasti akan baik.

“Tadi kita di RSUD Haulussy, dari semua rangkaian permaslahan kita tidak bicara ke belakang, dan kita tidak mau siapa salah siapa benar. Apa yang yang menjadi kendala itu adalah potret yang kita harus berpikir kedepan,”tandasnya.

Politisi PDI-P ini juga berjanji, untuk semua permasalahan yang ada di rumah sakit, baik itu RSUD Umarella dan RSUD Haulusay, komisi akan mengagendakan dengan mengundang pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk dibahas, agar masalah yang ada bisa terselesaikan.

“Jadi kita berharap, muda-mudahan semuanya bisa dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama, termasuk di RSUD Haulussy, begitu juga dengan hak-hak nakes yang belum dibayar, dan ini harus di perjuangkan, kalau tidak ini bisa mengganggu pada pelayanan publik, untuk kita tetap dorong untuk melihat kedepan,” janji Attapary.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD dr Ishak Umarella, dr Dwi Murti Nuryanti, MS,c. Sp.A, mengatakan dirinya berharap pemerintah daerah bisa melihat kekurangan yang ada pada RSU Umarella, sebab pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari Pemda.

“Mudah-mudahan dengan kadatangan Komisi IV DPRD Maluku di RSUD Umarella, bisa membawa perubahan, dan itu harapan kami,” ujarnya Nuryanti dihadapan Komisi.

Dia menambahkan, bagitu juga kerusakan pada plafon akibat gempa, semoga ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa meliahat hal ini, dan ini salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Kami sudah bikin usulan untuk plafon, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pemda, dan sudah melakukan koordinasi, belum ada realisasi, kita tunggu saja, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan untuk itu,” tutupnya. (L04)