LASKAR – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dibawah kepimpinan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary didampingi Wakil Ketua Rovik Akbar Avifudin dan Anggota, melakukan On the Spot ke Rumah Sakit Daerah (RSUD), dr M Haulussy Kudamati Ambon, untuk meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas berupa peralatan medis, yang ada pada RSUD, demi peningkatan mutu dan kualitas pelayan kedepan, dan ini fokus utama komisi.

Lantaran itu, komisi langsung meninjau beberapa ruangan, diantaranya Sitemruang operasi dan keperawatan yang saat ini sedang di bangun baru yang di anggarkan dalam anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2021, dan direncanakan di pungsikan selesai di tahun 2022 ini.

Selain itu, komisi juga memeriksa ruangan CT scan rontgen yang tidak berfungsi, karena menjadi kendala pada alat Scene rontgen tersebut ada pada persoalan listrik dengan kapasitas tinggi, yang tidak bisa di layani dengan mesin genset milik RSU. Alat yang di pakai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20216.

Selanjutnya komisi juga meninjau mesin atau genset milik RSUD Halussy, namun kendala yang ada pada genset tersebut,tidak bisa  pungsikan sejak tahun 20217, yang di alokasikan DAK 2017.

Dilanjutkan dengan meninjau ruangan Cathlab katerisasi yang membantu untuk melihat penyumbatan di jantung maupun alat UPS untuk nyuplay.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attaparry, mengatakan kunjungan Komisi IV ke RSUD Haulussy, ini berkaitan dengan tindaklanjut rapat bersama antara Komisi IV dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Direktur RSUD Haulussy di DPRD yang berlangsung kemarin, Rabu (20/7/2022).

“Jadi tujuan utama, kita fokus di RSUD ini sebenarnya untuk, ada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kedepan. Jadi kemarin di DPRD kita sudah sepakati, tidak lihat lagi hari ini kebelakang, kalau itupun ada masalah-masalah itu yang di identifikasi, kira-kira kelemahan kita selama ini di rumah sakit Haulussy seperti apa, sehingga ada muncul peta jalan, dari situlah baru kita bisa membenahi,” kata Attapary saat melakukan pertemuan dengan pihak RSUD Haulussy diruang rapat Direktur RSUD, usai meninjau, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, ini tanggungjawab bersama untuk mulai membenahi, sehingga apa yang telah di gariskan di RPJMD provinsi maluku sampai tahun 2024 baru RS Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama, dan dia berstandar internasional, itu bisa terwujud, dan ini banyak hal yang harus di benahi, salah satu yang dilakukan pak diriketur sudah menyampaikan itu di komisi IV kaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu dari segi manajemen, pelayanan dan lain-lain.

Dikatakan kemarin Pak direktur sudah sampaikan bahwa Salah satu yang harus dilakukan, RSU Haulussy ini sudah memang masuk ke sistem IT, dengan Sistim manejemen rumah sakit (SIM RS), dan ini sudah di putuskan bersama, nanti sama-sama bahu membahu antara pihak rumah sakit dengan pemerinta daerah untuk bagaimana wujudkan ini.

Begitu juga kendala-kendala infrastruktur, beberapa peralatan yang tadi kita sudah lihat sama-sama, tidak bisa berfungsi secara maksimal karena ada kendala, dan ini nanti sama-sama di hitung, karena ada dua skenario karena sistem rumah sakit ini pada pelayanan umum daerah.

“Jadi kira-kira skenario dari RS Haulussy mana yang bisa di anggarkan secara internal, mana yang tidak bisa. Itu yang harus di hitung, dan ini menjadi agenda bersama Dinas Kesehatan dengan DPRD untuk bagaimana memperjuangkan itu, misalnya SIM RS, kita kemarin sudah memutuskan kalau ini nanti keluar menjadi anggaran mendahului, sehingga dalam minggu ini atau bulan sudah di realisasi,” katanya.

Dan kemarin juga saya sudah lapor ke pimpinan DPRD, sudah rapat, dan ini menjadi atensi. Dan Minggu depan kita akan khusus rapat dengan Dinkes lagi untuk membicarakan pengusulan anggaran mendahului, nanti baru ditetapkan di Perubahan.

“Muda-mudahan sistem ini di tahun 2022 ini sudah bisa terealisasi, sehingga efektifnya itu sudah bisa berjalan di tahun 2023. Begitu juga  ada infrastruktur, masalah kelistrikan, ini nanti secara teknis dihitung, kapasitas terpakai di RS Haulussy ini berapa besar, ini yang harus di desain secara khusus berapa besar anggaranya,” pungkasnya.

Hak Nakes

Politisi PDI-Perjuangan Dapil SBB ini juga mengatakan, hak tenaga kesehatan (Nakes) yang belum terbayarkan sebesar Rp 9 miliar, ini yang perlu kita dorong, karena secara psikologis ini bisa mempengahrui pada pelayanan, dan yang berkaitan dengan hak orang harus di bayarkan.

“Makanya kita tunggakan Rp 36 miliar. Kalau itu persoalan DAK kita Komisi IV tidak terlalu pikirkan, tetapi itu kaitan dengan hak para tenaga medis, apapun harus di perjuangkan,”janji Atapary.

Oleh sebab itu, Komisi IV nanti bersama-sama pimpinan secara khusus ini akan ke DPR-RI khususnya di Badan Anggaran (Banggar) maupun Kementerian Keuangan dan Staf Kepresidenan untuk membicarakan terkait dengan Rp 36 miliar, karena ini kesalahan dari Kementerian, karena kita sudah secara resmi baik dari dokumen itu di kirim,”jelasnya seraya menambahkan, ada utang yang belum di bayar dari pemerintah pusat lewat kementerian kesehatan ke RS Haulussy kurang lebih Rp 36 miliar, dan itu mereka wajib untuk membayar begitu juga dengan utang obat yang mencapai Rp 10 miliar.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD Haulussy Ambon, dr Nazzaruddin, M.Sc, yang baru saja dilantik sebagai direktur ini  mengatakan sebelum 100 hari kerja, dirinya akan fokus dan kerja keras untuk mengatasi persoalan yang terjadi di RSU dr.Haulussy ini, salah satunya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, terutama masyarakat Maluku pada umumnya.

“Muda-mudahan saya sebagai direktur  di RSUD Haulussy ini, saya tidak akan meliat kebelakang-belakang tapi apa yang kami majukan untuk masyarakat kita Kudamati pada umumnya Maluku khususnya masyarakat di sektar kita,” kata Nazzaruddin di hadapan komisi.

Dirinya berharap, semoga ini bisa membawa perubahan kedepan. Apa yang perlu kita lakukan, kita butuh dukungan dari semua pihak, khususnya Komisi IV agar bisa melihat hal ini.

“Sekali lagi, harapan kami, mudah-mudahan bisa ada perubahan kedepan yang perlu kita lakukan, mohon bimbingan dari komisi,” ujarnya. (L04).