LASKAR – Delapan Fraksi DPRD Provinsi Maluku telah menyepakati Rancanagn Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ((APBD) tahun 2023 yang diusulkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menjadi keputusan DPRD untuk setejui.

Kesepakatan Ranperda APBD tersebut dibahas dalam sidang  Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Plh Ketua DPRD, Abdul Azis Sangkala, didampingi Wakil ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan Wakil Ketua 3 Efendi Latuconsina.

Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathalie Orno, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadli Ie serta OPD. Paripurna di gelar di lantai 2  ruang sidang DPRD Maluku yang dilaksanakan pada pukul 11.00 malam WIT, Rabu (30/11/2022).

Dalam pendapat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang disampaikan, Wakil Sekretaris Fraksi Julius Pattipeiluhu, menyampaikan, meneladani sesuai dengan hasil maka kami Fraksi Partai Hanura memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pertama, berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah sehingga bisa mendapat hasil yang optimal yang serta dari badan usaha agar kinerja BUMD lebih baik sehingga perekonomian ikut berkontribusi secara keterbukaan.

Optimalkan perencana yang lebih baik agar alokasi anggaran lebih produktif dimanfaatkan dan mempunyai perencanaan anggaran yang merata dan adil di setiap kabupaten/kota.

Dengan Demikian Fraksi Hanura menerima Ranperda APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah.

Dikesempatan yang sama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili Andi Munaswir menerima RAPBD 2023 dengan beberapa catatan setelah mempelajari isi dokumen Ranperda ini, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya perlu menyampaikan beberapa catatan penting dan konstruktif.

Pertama sebagai berikut,

1. Mengapresiasi langkah pemerintah daerah provinsi Maluku yang telah mengakomodir permintaan Fraksi Gerindra untuk membangun ruang makan yang layak dan merehabilitasi asrama siswa SMA Siwalima yang telah ditampung dalam APBD tahun 2023.

2. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pemerintah provinsi Maluku dalam pelayanan rumah singgah pasien prasejahtera rujukan dari Maluku yang dinilai lebih representatif untuk menampung pasien asal Maluku penyediaan rumah singgah ini tentu saja mengurangi beban berat masyarakat Maluku yang harus dirawat lebih lanjut di Jakarta.

3. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Pemerintah Daerah yang menerima usulan Fraksi Partai Gerindra yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah agar tetap mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun 2023 untuk membiayai pegawai kontrak di Provinsi Maluku pada semua OPD, karena pemerintah pusat belum memberikan kepastian terkait pengangkatan biaya pegawai kontrak di provinsi Maluku tahun 2023.

4. Kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku yaitu rumah tidak layak huni yang tersebar karena itu berharap program mungkin yang telah disepakati dapat dilaksanakan baik dan ditingkatkan.

5. Apresiasi pemerintah daerah Provinsi Maluku karena penetapan APBD bisa memenuhi penetapan APBD yaitu tanggal 30 November tahun ini merupakan sejarah baru, meskipun tanggal penetapan APBD yang dilakukan tepat waktu tetapi prosesnya kurang maksimal karena RAPBD tahun masih terlambat, sehingga lemah dan kurang cermat dalam menganalisa.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyinggung terhadap kebijakan terkait rencana pemindahan ibukota Provinsi ke Pulau Seram ternyata belum terwujud.

Dalam rancangan pengembangan Rumah Sakit fungsi sebagai rumah sakit masih belum tergambar bahkan tidak tergambar adanya untuk menangani izin rumah sakit Maluku ini yang telah kadaluarsa.

8. Anggaran yang dialokasikan pada tiap tahun menurun jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya, olehnya itu Fraksi minta pemerintah daerah agar ke depan lebih mingkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathalie Orno, dalam sambutanya menyarankan agar Kepala Dinas Nakertrans agar mencatat dan mengorganisir masukan di OPD dengan penyerapan anggarannya sesuai disektor mana.

“Saya harus katakan bahwa ada catatan kritis kita bahwa karyawan di Weda baik Milter Weda dan Obi itu masing-masing semester itu puluhan ribu lebih dari 30.000 karyawan

Wagub juga menyampaikan delapan pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran DPRD Provinsi Maluku yang dilandasi dengan semangat kemitraan dalam rangka pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Orno menyampaikan, menyikapi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang APBD Tahun Anggaran 2023 baik dalam bentuk pokok-pokok pikiran, pendapat usul dan saran yang disampaikan saat pembahasan maupun yang dirangkum dalam pendapat akhir fraksi-fraksi akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti demi penyempurnaannya.

“Kita tentunya menaruh harapan besar agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dibahas dan disetujui bersama ini benar-benar menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di Provinsi Maluku.

Usai paripurna dilanjutkan dengan Lauching Strategi Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan (SEPAKAT) oleh para Pimpinan DPRD Provinsi Maluku  didampjgi Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathalie Orno.

Launching Sepakat ini di pandu oleh Sekertaris dewan (Sekwan) Provinsi Maluku. (L04)