LASKAR – Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif bersama Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Bupati Maluku Tengah dan Forkopimda langsung mengunjungi Desa Kariuw, Kamis (27/1/2022).

Agenda ini dilakukan, setelah menemui warga Ori dan Pelauw pada Rabu (26/1/2022) malam.

Di Kariuw, para petinggi Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah itu melihat situasi dan kondisi Negeri tersebut pasca terlibat konflik dengan kampung tetangganya, yaitu Ori, Negeri Pelauw.

Kapolda, Pangdam, Wagub Maluku, Bupati Maluku Tengah dan rombongan mengecek kondisi dalam negeri Kariuw seperti perumahan warga, Gereja Ebenhazer, dan SD Negeri Kariuw.

Untuk diketahui, konflik antara dua desa bertetangga ini pecah pada Rabu (26/1/2022) dini hari lalu. Bentrokan dilatarbelakangi persolan lahan. Kedua pihak mengklaim tanah sengketa di perbatasan kedua wilayah bertikai.

Kapolda mengaku kunjungan Forkopimda Maluku di Negeri Pelauw dan Kariuw selain melihat situasi dan kondisi pasca konflik, juga sebagai bukti kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negara di Pulau Haruku.

“Kami akan mendatakan kerugian-kerugian yang timbul atas terjadinya konflik ini,” tambah mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu.

Dia mengaku atas kesepakatan bersama, bahwa masyarakat ingin konflik ini menjadi yang terakhir. Olehnya itu pihaknya mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengharapkan adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam mewujudkan perdamaian di Negeri Pelauw dan Kariuw, dan secara umum di Pulau Haruku.

Selain itu Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno juga mengaku kehadiran Forkopimda Maluku untuk membantu masyarakat yang menjadi korban pada konflik ini.

“Kami mengajak masyarakat kedua negeri untuk dapat merajut kerukunan hidup orang basudara.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, objek yang dikunjungi pihaknya seperti bangunan Gereja masih utuh, tidak terkena dampak konflik.

“Kami menghimbau masyarakat agar tidak terpicu dan terprovokasi oleh berita hoax yang beredar di masyarakat.

Pangdam mengaku pihaknya telah mengambil langkah bersama dan dijadikan sebagai skala prioritas berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

“Kami berharap dan mohon dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sehingga tidak terjadi lagi konflik susulan di masa yang akan datang,”harap sang jenderal. (L06)