AMBON, LaskarMaluku.com – Sudah empat tahun, sebanyak 2.323 data KK terdampak gempa di Kota Ambon telah diusulkan ke Pemerintah Pusat (BNPB RI), tapi hingga kini belum ada tanggapan balik ke pihak BPBD Kota Ambon,
Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Eva Tuhumury, kepada wartawan, melalui pesan singkat whatsapp, Rabu (1/3/2023) mengaku sebanyak 2.323 data Kepala Keluarga (KK) yang telah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, namun hingga kini belum ada tanggapan balik terkait realisasi atas usulan dimaksud.
“Kami BPBD Kota Ambon sedang menunggu dari BNPB RI. Data yang kami kirim 2.323 KK dan tidak ada lagi penambahan karena itu sesuai data yang ada pada kami. Dan sesuai data itu, kualifikasinya rusak ringan, sedang dan berat masing-masing ringan 2.263 KK, rusak sedang 39 KK dan rusak berat 21 KK,”rinci Tuhumury.
Ditanya soal kepastian realisasi bantuan dari BNPB RI, Tuhumury mengatakan bahwa itu telah sampaikan dan pihaknya juga tetap berusaha agar dapat terealisasi.
Sementara itu Christianto Laturiuw, salah satu anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi Gerindra mengatakan bahwa persoalan ini harus mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Ambon.
“Kita ketahui, bahwa data itu telah diusulkan sejak Desember 2021 dan baru selesai diverifikasi pada Agustus tahun 2022. BPBD juga bisa menjelaskan dalam proses itu yang bagaimana dan apa kendalanya sampai saat ini belum direalisasikan. Artinya dalam masa menunggu ini, apa langkah kebijakan Pemkot, dalam penanggulangan sementara korban terdampak gempa ini. Karena ini sudah masuk 4 tahun,”tuturnya.
Menurutnya, BPBD harus menjelaskan ini secara resmi untuk diketahui publik terutama mereka yang menjadi korban dalam peristiwa gempa kemarin.
Kemudian soal sebagian data korban terdampak gempa Kota Ambon yang diinfokan tidak masuk sebagai penerima bantuan dimaksud, apa bentuk penyelesaiannya.
“Kemarin katanya akhir 2022 sekarang sudah bulan ketiga di tahun 2023. Sekarang siapa yang akan bertanggungjawab untuk memastikan kapan bantuan itu ada. Ini yang mestinya diberitahukan kepada korban gempa tahun 2019 itu, artinya jangan biarkan warga menunggu tanpa ada kejelasan,”sesal Laturiuw. (L06)
