AMBON, LaskarMaluku.com – Duet Pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno dinilai tidak mampu membangun komunikasi timbal balik dengan pemerintah pusat.

Akibatnya berbagai kebijakan strategi nasional maupun isu-isu global didalam upaya mensejahterakan masyarakat di Provinsi seribu pulau ini, terabaikan. Salah satunya yakni pembangunan Ambon New Port dan Lumbung ikan Nasional (LIN) yang hingga kini masih terus menjadi tandatangan masyarakat Maluku, sampai sejauh mana kinerja nyata dari pemerintahan saat ini.

Berbagai hasil diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten mengungkapkan kalau gagalnya kedua mega proyek ini lantaran kurangnya komunikasi yang dari pemerintahan Murad-Orno dengan pihak pengambilan keputusan di Jakarta.

Disamping kemampuan kedua pemimpin itu didalam membangun hubungan relasi baik dengan para senator kita dan wakil rakyat kita Senayan.

Konsep Ambon New Port misalnya adalah bagian dari strategi pemerintah dan digagas oleh para ahli, utamanya para senator kita yang memahami betul konsep gugusan perairan wilayah Maluku dengan konsep Tol laut sebagai penyangga pulau-pulau di Provinsi Maluku.

Ini kemudian diperkuat dengan ide pembangunan Ambon New Port sebagai pelabuhan penyangga barang dan jasa untuk kebutuhan suplai kawasan Indonesia Timur.

Konsep pembangunan Ambon New Port ini juga tidak terlepas dari Hegemoni Negara-negara Super Power, seperti, Amerika Serikat dan China serta para sekutunya yang terus menerus mengerahkan kekuatannya Pasukannya pada latihan militer besar-besaran di Samudera Pasifik saat ini.

Hal ini perlu diantisipasi sejak dini supaya kemungkinan-kemungkinan antisipasi arus barang dan jasa harus tetap terjaga. Demikian halnya pembangunan mega proyek serupa tengah dibangun di Pulau Saban untuk memperkuat mata rantai suplai barang dan jasa dimaksud.

Tapi sayangnya konsep Ambon New Port dan Mega Proyek LIN tinggal tidak tuntas dan menjadi wacana sampai saat ini.

Meski begitu, para wakil rakyat kita dan SENATOR kita optimis bahwa dua proyek itu akan kembali mendapat perhatian pusat setelah rezim Murad-Orno berakhir dan keduanya dinilai gagal membuat perubahan berarti bagi masyarakat di daerah ini.

Maka kondisi yang diterima adalah upaya memposisikan angka kemiskinan dari zona degradasi tidak mampu dibuatnya.

Semestinya kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno bisa memetakan isu-isu globalisasi berdasarkan pengalaman peristiwa tragedi kemanusiaan dua puluh empat silam dimana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan barang dan jasa maupun berbagai sektor lainnya tidak mampu dipenuhi masyarakat, akibat tingginya inflasi.

Bahwa upaya untuk membangkitkan semangat pembangunan infrastruktur Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) ini menurut Pengamat Hubungan International, Amelia Joan Ribka Liwe, S.S, M.A, Ph.D bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak tetapi memerlukan penguatan dari semua pihak untuk terus mendorong melalui kajian yang matang serta diikuti dengan isu-isu strategis lainnya.

“Nah saya ajak teman-teman di daerah ini baik provinsi dan kabupaten-kota gunakan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki utamanya    konsep strategi G.20 2022 lalu di Bali; salah satu perhatiannya adalah percepatan infrastruktur karena harga barang di Maluku kian tidak terkendali karena dampak dari suplai barang dan jasa dari dan antar pulau berdampak pada kenaikan harga kebutuhan barang terus naik, terus infrastruktur kelautan kita harga pangan naik, jadi ini yang mesti gaunkan, dikemas karena isu global dan pembangunan berkelanjutan sudah menjadi komitmen pemerintah, “ujar Amelia Joana, Dosen Pasca Sarjana UPH Jakarta ketika dipercaya menjadi narasumber pada ASEAN Matters Epicentrum of Growth; Strengthening Quality Education in Ambon to Increase Its Competitiveness in Globalization Era (Penguatan Pendidikan Berkualitas di Ambon untuk Meningkatkan Daya Saing di Era Globalisasi) yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (6/5/2023).

Menurut Amel, sapaan akrab Amelia, untuk mewujudkan kebijakan strategi nasional maupun isu-isu global, pemerintah daerah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pihak lainnya didalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Dikatakan, sebenarnya ada peraturan dan perhatian pemerintah pusat, khususnya provinsi-provinsi yang berada di kawasan perbatasan dan kawasan pendukung ini yang perlu digaunkan secara terus menerus.

“Jadi misalnya, kenapa kita perlu terus meningkatkan dana buat Pendidikan. Kebijakan untuk pendidikan di kepulauan karena itu tidak dibangun di Maluku. Padahal kawasan disini masuk dalam kawasan strategis. Jadi mungkin dalam kemasannya saya kira bukan hanya dari pemerintah, semua pemangku kebijakan perguruan tinggi bisa bersinergi angkatlah topik-topik tersebut ke tingkat nasional dan global karena dari situ kita mengusik pihak-pihak yang punya rana kebijakan karena topik yang dibicarakan terus menerus diangkat berarti ada perhatian orang disana,”jelasnya.

Dirinya berjanji jika ada konferensi internasional, akan mengajak teman-teman di Universitas Pelita Harapan (UPH) maupun Unpatti Ambon untuk mempresentasikannya, sehingga menjadi perhatin secara global.

“kalau masalah ini sudah menjadi masalah global pasti pemerintah kita sibuk untuk menyelesaikan sehingga tidak menjadi sorotan luar. Oleh sebab itu, media harus berkolaborasi untuk menggaungkan isu ini secara bersama,”ungkap Kaprodi Magister Hubungan Internasional UPH ini.

Menurutnya Maluku adalah wilayah kepulauan, ada pulau yang berhadapan langsung dengan Timor Leste dan Australia karena memang ada dikawasan perbatasan, maka konsep tersebut menjadi titik point untuk harus disupport.

“Harus digaunkan seperti konsep mambangun Ambon New Port”.

Untuk membangun Ambon New Port kata Amelia Liwe, perlu proses penggalangan wacana secara terus-menerus digaunkan dan dikaitkan dengan mengangkat ASEAN dan pertemuan G.20 karena yang selama dialami di daerah pergumulan mengenai infrastruktur kelautan itu harus dicover di tingkat global.

“Saya mengajak teman-teman di Provinsi kabupaten-kota menggunakan pengetahuan mengenai G.20 tahun 2022 lalu di Bali, salah satu perhatiannya adalah percepatan infrastruktur. Ini harus terus digaungkan sehingga secara global ada perhatian sehingga ada pembangunan berkelanjutan karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah,”sarannya. (L05)