AMBON, LaskarMaluku.com – HUT Kemerdekaan RI ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 ini merupakan peringatan terakhir bagi duet Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno selama memimpin Maluku.

Lantaran itu perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini dirayakan penuh kemeriahan dan spektakuler. Pasalnya, lokasi upacara bendera di Lapangan Merdeka Ambon, seminggu sebelumnya sudah dihiasi penuh kemewahan yang sudah pasti menelan anggaran yang tidak sedikit, sementara rakyat Maluku masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku dalam momentum peringatan Hari kemerdekaan RI tahun ini harus merefleksikan kehidupan masyarakat Maluku yang hidup dibawah garis kemiskinan. Potret kehidupan masyarakat kita begitu memprihatinkan dan ini tidak sebanding dengan perayaan HUT RI yang begitu mewah di Lapangan Merdeka Ambon,”tegas Ketua Gerakan Masyarakat (Germas) PMKRI Cabang Ambon Jho Renyaan, Rabu (16/8/2023).

Dirinya meminta transparansi dari dinas-dinas, berkaitan dengan anggaran yang digelontorkan untuk mempersiapkan kegiatan menyongsong HUT RI ke-78.

“Seharusnya Pemprov Maluku dan DPRD Maluku pastikan apakah masyarakat Maluku sudah merdeka atau belum?. Merdeka dalam hal ini bebas dari kemiskinan ekstrim, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan Kesehatan,”tegasnya seraya menambahkan Pemprov Maluku seakan membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa ada upaya untuk mengatasi.

Renyaan menambahkan, berbagai program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di Maluku saat ini tidak dikawal secara maksimal.

Blok Masela dan pembangunan Ambon New Port yang menjadi program Strategis Nasional belum memperoleh kepastian dan menjadi pertanyaan besar dari masyarakat.

Belum lagi peminjaman dana SMI sebesar Rp 700 M tidak memiliki transparansi dan tidak berdampak signifikan bagi pembangunan di Maluku.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena dampak dari peminjaman dana ini tidak dirasakan sepenuhnya oleh Masyarakat,”tegasnya.

Dikatakan, banyak janji politik Gubernur Maluku yang belum terealisasi hingga dipenghujung periodisasi seperti peningkatan sumberdaya manusia di Maluku belum dirasakan sepenuhnya.

Masihi menurut Renyaan, terjadi kesenjangan pendidikan yang tidak sesuai dengan  amanat UUD 1945 dalam hal ini mencerdaskan kehidupan  tidak diperoleh sepenuhnya oleh masyarakat Maluku.

“Sebagian besar anak bangsa yang memiliki potensi, namun tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Belum lagi soal pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.  Rumah Sakit dr Haulussy yang merupakan rumah sakit Umum Daerah saat ini menanggung masalah yang cukup serius karena kesejahteraan tenaga kesehatan tidak diperhatikan oleh daerah.

Renyaan juga sangat menyayangkan pembahasan LPJ Pemerintah Daerah malah diterima begitu saja oleh Frasksi-Fraksi DPRD Provinsi Maluku.

“Sebenarnya apa yang kemudian melandasi pemikiran DPRD Provinsi Maluku yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat ketika melihat realitas pembangunan yang ada di Maluku? Apakah ini hanya sekedar kepentingan politik sehingga wakil rakyat malah menyampingkan kepentingan rakyat?,”tanya Renyaan

Oleh sebab itu, PMKRI Cabang Ambon menilai bahwa 78 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia perlu menjadi refleksi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku. Sangat disayangkan karena Maluku sebagai provinsi tertua yang memiliki kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia, saat ini menurut Badan Pusat Statistik masih dikategorikan sebagai Provinsi ke 4 termiskin di Indonesia.

“PMKRI Ambon mendesak agar peringatan 78 tahun kemerdekaan ini tidak sebatas eforia belaka namun benar-benar diwujudnyatakan lewat kerja dan pelayanan bagi masyarakat Maluku,”harapnya. (L05)