AMBON, LaskarMaluku.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Senator asal daerah pemilihan Provinsi Maluku Nono Sampono memberikan apresiasi atas penambahan satu unit kapal penumpang dari Kementerian Perhubungan Laut RI.

Dikatakan, bantuan kapal penumpang seperti itu sebaiknya perlu diperbanyak untuk menambah dan mempermudah akses pelayaran di Provinsi Maluku.

“Kita tahu persis, provinsi kita ini kan wilayah lautnya sangat luas dari daratan dan kita kebanyakan pulau-pulau maka diperlukan pergerakan kapal yang besar dan cepat. Apalagi kondisi perairan kita ini, cuaca berubah sewaktu-waktu maka kita tentu membutuhkan jenis kapal yang agak besar,”ungkap Sampono di Ambon.

Dirinya mencontohkan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memperoleh bantuan satu unit kapal roroh dari pemerintah pusat. Sehingga Maluku juga harus punya type kapal jenis seperti itu.

“Tuntutannya bukan sekedar tambah satu harusnya lebih, tapi satunya sudah baik mudah-mudahan kekosongan yang ada ni semakin menyempit karena kebutuhan bukan hanya satu, kebutuhannya lebih dari itu. “Ungkap Purnawirawan Bintang Tiga Kesatuan Pasukan Elit Korps Marinir TNI AL ini.

Dirinya menambahkan, bantuan kapal perlu ditambah untuk memenuhi seluruh kebutuhan tol laut di Maluku.

Menurut Samponon, kalau dilihat dari simpul, Ambon sebagai induknya simpul-simpul kecil dari provinsi lain, tapi kabupaten/kota juga yang jauh seperti Maluku Barat Daya (MBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kota Tual, Kabupaten Aru, harus terkoneksi dengan Kota Ambon agar dari faktor jarak basudara di MBD misalnya lebih senang ke Kupang karena jaraknya dekat, sehingga perlu adanya penambahan armada untuk Provinsi Maluku.

Lantaran itu,  pemerintah daerah juga harus memperhatikan setiap permintaan kapal dari pemerintah pusat memperhatikan ukurannya agak besar kerena kita tahu persis bahwa wilayah perairan kita cukup besar dan luas maka diperlukan jenis kapal yang agak besar.

“Bukan sekedar kapal cepat tetapi kapal kaya roroh yang baru sja diterima NTT sehingga bisa angkut mobil dan segala macam,“ungkap Sampono.

Untuk diketahui bahwa  pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Laut akan menambah satu unit kapal untuk menambah armada kapal penumpang di Provinsi Maluku. Dengan demikian provinsi Maluku telah memiliki kapal pendukung tol laut sebanyak 24 unit.

Sebagai pendukung tol laut provinsi Maluku diperlukan pembangunan Ambon New Port dan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.

Kebijakan itu harus sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat.

Di erah pemerintah Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan Indonesia sebagai negara poros maritim maka kita sebagai daerah kepulauan mestinya menjadikan provinsi Maluku sebagai salah satu central penghubung logistik untuk kawasan timur.

Atas dasar itu kita memikirkan untuk bagaimana Pulau Sam di ujung Pulau Sumatera dijadikan sebagai pelabuhan logistik untuk kawasan barat, maka di Indonesia Timur kota Ambon kita jadikan sebagai sentral logistik dimaksud maka Ambon New Port harus dibangun.

“Jadi bukan hanya bicara ambisi tol laut tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik menampung potensi logistik di timur sekaligus juga menerima kebutuhan kita juga harus tertampung disini katakanlah Ambon News Port sebagai pembekap katakanlah sebagai Singapura Kecil.

Upaya DPDRI dalam mengkomunikasikan pembangunan Ambon New Port dengan pemerintah pusat kedepan kata Nono Sampono pihaknya (anggota DPD RI) dapil Maluku masih terus melakukan upaya komunikasi intensif dengan semua pihak.

“Kita kan terus membangun komunikasi memang kita mendapat jawaban bahwa nanti dulu untuk sementara kita belum kearah itu kita bicara yang ada saja dulu, “tandasnya. (L05)