AMBON,LaskarMaluku.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni Uniersitas Pattimura (IKAPATTI) Agus Ufie meragukan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kinerja Penjabat Bupati Malteng Muhammad Marasabessy.

Menurutnya, proses pengembalian terhadap masyarakat Negeri Kariuw semestinya patut diapresiasi Kemendagri termasuk semua pihak, karena fakta membuktikan bahwa mengembalikan masyarakat Kariuw bukan hal gampang demikian halnya dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Malteng dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparansi perlahan tapi pasti mulai diwujudkan.

Atas keberhasilan itu, Pj Bupati Malteng patut diberikan apresiasi atas kepemimpinannya. Atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan maka dukungan terus mengalir kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng), Muhammad Marasabessy.

Menurut Ufie, jika sebelumnya Kadis PUPR Provinsi Maluku itu banjir dukungan dari berbagai kalangan, terkait keberhasilannya memulangkan warga Kariuw, yang mengungsi di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, kini apresiasi dari akademisi Unpatti Ambon.

Keberhasilan itu bukan karena pihaknya semata, tetapi koordinasinya dengan berbagai pihak termasuk dukungan dari TNI-POLRI di daerah ini.

Agus Ufie, menilai kinerja Marasabessy yang juga Ketua Umum DPP IKAPATTI, sangat jelas dan terbukti. “Padahal, baru 3 bulan pimpin Malteng, kinerjanya sangat jelas dan terbukti,”tandas Ufie, kepada awak media Minggu (8/1/2023).

Penegasan Ufie, sekaligus menepis pemberitaan sejumlah media kalau Pj Bupati Malteng dan sejumlah Pj Bupati di Maluku, kinerjanya buruk berdasarkan penilaian tim Kemendagri.

“Indikator penilaian berdasarkan apa? Kok baru 3 bulan memimpin sudah dinilai buruk. Nah, kalau sudah memimpin diatas 6 bulan baru bisa diketahui data dan indikatornya,”sesalnya.

Dia juga menantang, kalau kinerja Bupati Malteng, dinilai buruk mesti dibuktikan berapa presentase, sehingga tidak tendensius.

“Kalau punya bukti dan data kinerja Pj Bupati Malteng berapa persen. Nah, ini khan katanya. Jadi tim teknis Kemendagri jangan dilihat dari kaca mata Kuda saja,”ketusnya.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPATTI ini mengaku, kepemimpinan Pj Bupati Malteng, saat ini sangat diapreasi. Apalagi, ingat dia, Marasabessy yang juga Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku itu baru saja berhasil memulangkan pengungsi Kariuw, sehingga menuai banjir pujian.

“Masyarakat Malteng saat ini sangat merasakan dan menikmati  keberhasilan dari kinerja Pj Bupati Malteng. Silakan turun dan lihat fakta dilapangan. Apakah kehadiran Pj Bupati Malteng dirasakan masyarakat tidak,”katanya menyarankan.

Apalagi, ingat dia, alumni Unpatti yang saat ini tersebar di 11 kabupaten/kota, lebih banyak di Kabupaten Malteng, ikut memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Malteng.

“Mereka hampir setiap hari telepon saya. Kata mereka masyarakat Malteng, sangat merasakan kehadiran Pj Bupati Malteng. Ini karena setiap saat Pj Bupati hadir ditengah masyarakat. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini beda dengan kepemimpinan di Malteng, sebelumnya,”bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual, Selasa (20/12/2022), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw membeberkan tiga bidang penilaian yang menjadi dasar evaluasi.

Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, belum seluruh Pj kepala daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, seluruh Pj kepala daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pemilu 2024.

“Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024,” kata Tomsi Tohir.

Kedua, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan. Untuk aspek ini, Irjen Kemendagri memberikan catatan serius bagi Pj kepala daerah yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.

“Tolong dipahami cara penilaian ini, selain daripada yang memaparkan yang bukan seremonial, hanya foto-foto, tidak. Tetapi betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kita hitung,” tuturnya.

Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan.

 “Belum seluruh Pj kepala daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” ujar Tomsi.

Dari bidang, aspek dan indikator penilaian tersebut, Kemendagri membagi kategori penilaian dengan kriteria baik, cukup dan kurang.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan Pj. kepala daerah meningkatkan kinerjanya masing-masing untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Harapannya di triwulan berikutnya, penilaian ini dapat berubah menjadi lebih baik, untuk mereka yang skornya kurang. Kemarin sudah diberikan penjelasan khusus, dimohon untuk bisa memperbaikinya dan memberikan laporan update mengenai perbaikannya,”harapnya. (L05)