AMBON, LaskarMaluku.com – Jajaran Polda Maluku, Selasa (24/01/2023) siang menerima kunjungan kehormatan dari Deputi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus (SKK)-Migas Papua dan Maluku.
Kunjungan kerja itu untuk memastikan Sinerginitas dukungan Polda Maluku terhadap operasi Hulu Migas di daerah ini.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengungkapkan keterlibatan fungsi pengamanan dalam kegiatan hulu migas menjadi penopang untuk mewujudkan target produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas alam, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Menurut Satwiko, Investasi sangat perlu untuk mendukung ketahanan energi nasional, tentu terus kita dorong hingga dapat terwujud investasinya di Timur Indonesia.
“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Polda Maluku yang selalu mendukung terlaksananya program kerja SKK Migas dari segi pengamanan dan keamanan,”tutur Rudi.
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menyampaikan Polri akan selalu mendukung program pemerintah, dan turut menjaga agar jangan ada lagi investasi yang terganggu, khususnya di Maluku yang sebagian wilayahnya masih tergolong miskin.
Lothari Latif menegaskan, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri, tanpa ada atau tidaknya dengan SKK Migas, sudah menjadi tugas Polri untuk melakukan pengamanan terhadap aset negara dan objek vital nasional.
Sebagai bentuk keharmonisan antara kedua instansi, tim SKK Migas diundang untuk melanjutkan kegiatan ramah tamah pada malam harinya di kediaman Kapolda Maluku di kawasan Tantui Ambon.
Tim SKK-Migas pada lawatan itu, dipimpin langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, ikut didampingi Penasehat Komisi Pengawas (Komwas) SKK-Migas, Irjen Pol (Purn) Dr Adnas M.Si, Penasehat Ahli Kepala SKK-Migas, Brigjen Pol. Drs Bambang Priyambadha M.Hum, Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku Subagyo, Vice President Sekretaris SKK Migas bersama jajaran dan turut hadir para Manager Kontraktor Kontrak Kerja Sama (SKKKS) Hulu Migas yang beroperasi di Maluku yakni Citic Seram Ltd, Kalrez Petrelum, Impex dan Balam Energy Ltd.
Tamu kehormatan ini disambut oleh Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Irwasda, Dirreskrimum, Dirintel, Pamovid dan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Rum Ohairat.
Untuk diketahui kunjungan kerja SKK-Migas Papua dan Maluku (Pamalu) ini tidak terlepas dari upaya penolakan dari sejumlah masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai “Masyarakat Adat Save Bati”.
Upaya penolakan terhadapa PT BALAM ENERGY yang tengah melakukan Survey dan sismik di Petuanan Bati Seram Bagian Timur (SBT) sampai sejauh ini, masih terus mendapat aksi penolakan.
Selain aksi penolakan itu dilaksanakan di kota Bula, Ibukota Kabupaten SBT, aksi serupa dilaksanakan di Kementerian ESDM Jakarta dan terakhir di laksanakan di Kantor Gubernur dan gedung DPRD Maluku tanggal 05 Januari 2023 dan terakhir tanggal 17 januari 2023 pertemuan dengan Komisi II DPRD Maluku.
Hanya saja agenda pertemuan itu sesuai undangan harus mengikutsertakan Masyarakat adat Bati, Pemkab SBT, dan pihak PT Balam Energy tapi sayangnya pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh unsur Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.
Sementara Komisi II hanya mengikutsertakan Ketua Komisi Johan Lewerissa dan dua anggota masing-masing Yunus Serang dari Fraksi Partai Golkar dan Asis Hentihu.
Sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan dari semua pihak terkait kata Johan Lewerissa.
Sementara itu Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun yang dihubungi terpisah menegaskan, urusan investasi sudah pasti mendapat dukungan pihaknya tetapi pihak yang berinvestasi wajib menaati pranata adat sebagaimana UUD 1945 pasal 18 B.
“Urusan investasi pasti kita dukung tetapi wajib menaati pranata adat sebagaimana UUD 1945 pasal 18 B, “tandas Watubun. (L05).