AMBON, LaskarMaluku.com – Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Maluku yang terdiri dari Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI), Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Timur (FKPM SBT), Revolusi Beta Kudeta (RBK), secara tegas mendesak dan meminta Kapolri segera mencopot  Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif dari jabatannya sebagai Kapolda Maluku karean dinilai tidak mampu menangani konflik sosial di Maluku.

“Kami mendesak agar Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif, karena di anggap tidak mampu menangani rentetan konflik yang ada di Maluku,” tegas Fadel Rumakat selaku direktur RUMMI, kepada wartawan, Selasa (14/3/203).

Menurutnya, kami akan tetap mendesak Kapolri untuk segera mengganti Dir Intelejen Polda Maluku.

“Karena Dir Intelejen Polda Maluku dinilai tidak mampu dan tidak tanggap dalam membaca potensi konflik yang marak terjadi di Provinsi Maluku dan segera mengevaluasi dan menggantikan Pimpinan-pimpinan Kapolres dan Polsek di beberapa Kabupaten yang bermasalah antara lain Malteng, SBB dan SBT juga Malra atas kasus-kasus yang tidak pernah dapat diselesaikan dilapangan.” ungkapnya.

Mereka menilai masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada institusi Polri khususnya Kepolisian daerah Maluku karena dinilai gagal dalam mengurus dan mengawal Kamtibmas di Lingkungan Masyarakat Maluku.

Hal ini disampaikan dalam beberapa point tuntutan serta uraian sejumlah fakta tindak pidana yang proses penyelesaian belum diketahui secara pasti oleh rakyat di maluku

“Pada tangal 6 Oktober dan 12 November  2022 terjadinya konfilk di Maluku Tenggara yang melibatkan 3 desa, di antaranya desa bombay, Desa Ngurdu, dan Elar tercatat dua orang meninggal dunia dan 55 orang terluka.” ujar Direktur RUMMI

Selanjutnya kata dia, Pada tanggal 15 Ferbuari 2022 di duga terjadinya penembakan yang mengakibatkan satu orang warga Hulaliu tertembak mati.

“Pada tanggal 9 November 2022 lagi-lagi terjadi konflik di Maluku yang melibatkan konflik antara warga Kailolo dan warga Kei yang mengakibatkan beberapa warga mengalami luka-luka berat dan beberapa bangunan di rusaki dan terbakar.” paparnya.

Selain itu masih dalam poin tuntutan, Konflik kembali terjadi pada tanggal 1 February 2023 konflik antara warga Kota Tual yang mengkibatkan 13 orang mengalami luka-luka, termaksud 3 orang anggota kepolisian dan beberapa harta benda, toko dan bangunan di  bakar masa.

“Konflik kembali terjadi pada tanggal 15 Januari 2022 korban di aniaya, korban mengalmi luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Lanjut tanggal 27 januari 2023 yang mengakibatkan satu warga wakal tewas di tembak dan meninggal dunia.” cetusnya

Tambahnya, bukan cuman itu saja namun, kasus-kasus pelecehan dan rudapaksa di kabupeten Seram Bagian Timur yang melibatkan pimpinan tinggi DPRD yang belum dapat diselesaikan hingga hari ini oleh Pihak Kapolres yang bersangkutan.

“Insiden Pembakaran Kantor Camat Negeri Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 11 februari 2023, yang hingga hari ini belum juga dapat diselesaikan oleh Pihak Kapolres bersangkutan.” pungkasnya. (L04).