SAUMLAKI, LaskarMaluku.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuauan Tanimbar berkomitmen agar di tahun 2024 Rancangan APBD Kepulauan Tanimbar harus memiliki postur yang berimbang di berbagai sektor.

“Itu berarti rencana anggaran tersebut mencakup alokasi dana yang merata untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor,”demikian disampaikan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH dalam rapat perdana bersama seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di gedung kesenian Saumlaki. Selasa, (12/12/2023).

Orang nomor satu di Bumi Duan Lolat ini mengakui banyak masalah yang harus diatasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

“Ini tiga hal tersebut sebagai target perbaikan yang akan dilakukan. Masalah kepegawaian belum sepenuhnya teratasi, aspek tata kelola keuangan dianggap sebagai persoalan yang mempengaruhi kabupaten ini, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten,”ungkapnya seraya menambahkan pengelolaan keuangan sepenuhnya tertata dan terkelola dengan baik, masih ada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan.

“Pengelolaan keuangan daerah terwujud melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah meliputi beragam kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Masalah kedua terkait dengan tata kelola kepegawaian. Dalam administrasi kepegawaian, terdapat beberapa faktor pendukung seperti sumber daya manusia, kerjasama antar pegawai, dan sarana prasarana yang perlu diperbaiki,”jelas Rangkoratat.

Sementara itu, aspek konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan juga perlu diperbaiki. Terkait dengan pelaporan kinerja dari kepegawaian yang belum optimal, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi

Penjabat Bupati menyatakan bahwa langkah-langkah perbaikan yang akan diambil adalah memastikan APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan direncanakan di tahun 2024 memiliki postur yang berimbang secara riil, bukan rekayasa.

Diharapkan agar pendapatan dan belanja dapat seimbang. Jika terdapat defisit, defisit tersebut harus dapat dikendalikan.

Prioritas program yang ditetapkan adalah konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Diharapkan agar pengelolaan keuangan di masa depan dapat berjalan lebih baik.

Dirinya berharap agar dalam dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2024 nanti, terdapat keseimbangan yang riil. (L03)