AMBON, LaskarMaluku.com – Rute penerbangan dari dan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebaiknya ditinjau kembali oleh Dinas Perhubungan Maluku dan melaporkan ke Departemen Pehubungan RI. Evaluasi terhadap kebijakan maskapai tertentu ini perlu dilakukan ditengah upaya tanggap darurat yang telah ditetap pemerintah berkaitan dengan Gempa Bumi berkuatan 7’9 SR menghantam seantero wilayah Maluku Tenggara Raya yang terjadi, Rabu (11/01/23) pukul 00.47 WIT dini hari.

Evaluasi ini perlu dilakukan supaya proses tanggap darurat maksimal ditengah situasi kondisi perairan Maluku yang tidak bersahabat belum termasuk perekonomian masyarakat yang tidak stabil saat ini.

Umumnya harga tiket pesawat milik maskapai penerbangan yang melayani rute Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Malra dan Kabupaten Kepulauan Aru rata-rata diatas dua jutaan rupiah. Kondisi yang tercipta ini, lantaran rute penerbangan dari dan ke beberapa tempat tujuan itu hanya dilayani oleh satu perusahaan maskapai.

Kondisi ini tentu sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Sebuah ketidakadilan yang sengaja maupun yang tidak disengaja tetapi dibiarkan berlarut-larut bagi masyarakat di wilayah Maluku Tenggara Raya .

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkias Sairdekut ketika menanggapi persoalan itu, mengakui bahwa rata-rata harga tiket pesawat dari dan ke Tanimbar, ARU, MBD dan Kabupaten Maluku Tenggara berkisar diatas dua juta rupiah, bahkan hamper mendekati tiga juta rupiah.

Mahalnya harga tiket sedemikian itu, dikarenakan tidak adanya persaingan diantara para maskapai, sebab penerbangan disana hanya dilayani oleh satu maskapai penerbangan.

Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut mengatakan, pihaknya tengah menkoordinasikan hal ini dengan dinas-dinas teknis untuk membicarakan recovery pasca gempa bumi kemarin.

“Kalau soal penerbangan sampai dengan hari ini, tiket Saumlaki-Ambon dan Ambon – Saumlaki diatas dua jutaan, itu pengalaman saya kemarin, bahkan diseluruh wilayah tenggara harga tiket masih segitu,”ujar Wakil rakyat daerah pemilihan Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya ini.

Menurutnya, pasca gempa pihaknya sudah meminta bahkan Komisi III DPRD Maluku segera berkoordinasi dengan dinas teknis supaya segera mengambil langkah tanggap darurat. Dan pembicaraan kearah itu juga lanjut Sairdekut, tentu akan dibicarakan sehingga memudahkan koordinasi.

“Pasca gempa kita sudah berkoordinasi dengan dinas teknis untuk segera menempuh kebijakan langkah tanggap darurat, termasuk pembicaraan kearah itu, supaya memudahkan koordinasi, “ujarnya.

Dinas teknis dalam upaya tanggap darurat ini adalah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku.

Fase tanggap darurat ini penting untuk memastikan bahwa saudara-saudari kita di Tanimbar, MBD, Malra dan Aru, kata Melkias Sairdekut, benar-benar merasakan kehadiran pemerintah daerah karena masyarakat kita banyak yang trauma dengan kondisi yang mereka alami.

“Kita tidak heran kalau sampai saat ini masih ada yang memilih untuk tinggal dalam tenda-tenda darurat karena berkaitan dengan ketakutan gempa, “ucapnya. (L05)