AMBON, LaskarMaluku.com – Anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku yang juga Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary mengatakan DPRD melalui Komisi IV DPRD Maluku, akan mendorong persoalan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan termasuk Infrastruktur Jalan yang ada di Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten SBB.
Dikatakan, ini menjadi atensi untuk dibahas dalam rapat Fraksi dengan mengundang mitra-mitra terkait untuk dibicarakan terutama persoalan kesehatan dan pendidikan yang ada di Manipa, yang jadi perhatian serius untuk di dorong.
Hal ini dikatakan Attapary, kepada media ini, saat dirinya melakukan kunjungan Reses Masa Sidang II tahun 2023 DPRD Provinsi Maluku, Minggu (7/5/2023) lalu
Dalam kunjungan reses, Attapary juga bertatap muka langsung dengan masyarkat guna mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat setempat di tujuh desa dan dusun yang ada di Kecamatan Kepulauan Manipa.
Desa yang disambangi Attapary, yakni Desa Tuniwara, desa Buano Hatuputi, desa Tumalehu Barat, desa Tumalehu Timur, desa Kelang Asaude, dusun Uwe desa Masawoy dan desa Luhutuban.
Politisi PDI-P daerah pemilihan (dapil) SBB ini, mengatakan banyak persoalan didalam kunjungan ini saat dirinya melakukan reses di daerah itu, kurang lebih di tujuh negeri yang ada di kepulauan Manipa.
“Namun yang sorot pertanyaan banyak ini persoalan kesehatan, lalu kesehatan ini dalam kaitan dengan pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Pusat pembantu (Pustu) yang merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas,” ujar Attapary, kepada media ini, Kamis (18/5/2023).
Attapary menambahkan Selain kesehatan, kemudian ini juga menyangkut dengan pendidikan, sebab pendidikan ini merata, mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK, dan juga kaitan dengan infrastruktur jalan.
“Memang ini rata-rata semua kewenangan Kabupaten tetapi bukan dalam arti kewenangan Kabupaten lalu kita diam, tapi minimal mana yang kewenangan provinsi ini akan dibicarakan di tingakat DPRD sesuai dengan bidang komisi,” ungkap Attapary.
Menurutnya, kalau yang kewenangan kabupaten kita akan koordinasi dengan pihak kabupaten terutama ini kita menyampaikan ini ke Pak Sekda supaya menjadi atensi di Kabupaten supaya ini bisa menjadi perencanaan di Badan perencanaan pembangunan daerah (Bapeda) untuk mencari solusi yang paling terbaik tentang persoalan-persoalan dasar ini.
“Jadi hasil reses ini nanti kita tabulasi semua dan nanti di paripurnakan hasil reses dalam paripurna DPRD. Jadi yang di luar komisi IV ini nanti lewat rapat Fraksi, kita bicarakan untuk menjadi atensi dari fraksi yang ada di komisi mana, tetapi kalau yang ini yang kaitan dengan komisi IV otomatis pada saat nanti saya akan coba mengundang dinas-dinas terkait”, janji Attapary.
Dikatakan, masalah yang ditemui ada juga yang berkaitan dengan festival kapitan Yongker, juga beberapa SMA dan SMK masalah penempatan guru, ada sekolah yang mengalami kekurangan guru dan Infrastruktur sudah berulang-ulang usul di dana alokasikan khusus (DAK) tapi ko, tidak pernah lolos.
Attapary menambahkan, di desa Luhutuban ini kan ada pengusulan untuk SMK baru prosesnya sudah sampai dimana, ini yang akan di kroscek, dan terutama yang kaitan dengan Kesra, ada beberapa titik, Masjid lagi proses pembangunan belum selesai, ini juga menjadi atensi yang nanti di coba bicara dengan mitra yang ada di komisi IV.
“Jadi yang pasti DPRD sendiri dalam hal ini komisi IV akan mendorong hal ini untuk disampaikan dan dibahas dalam Fraksi, dan nanti kita juga akan mengundang mitra terkait yang menjadi mitra komisi untuk dibicarakan. Yang pasti kita dorong hal ini,” janji Attapary. (L04).
