AMBON, LaskarMaluku.com – Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku, indikasi mengabaikan kemampuan para pengusaha lokal, dan lebih memperioritaskan kontraktor dari luar daerah.

Hal ini terlihat dari sejumlah proses tender yang dilakukan dan hampir semua kontraktor lokal tereliminasi dan pemenang tender adalah para kontraktor dari luar daerah. Kondisi ini tentu sangat disayangkan para wakil rakyat yang duduk DPRD  Maluku.

Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Maluku, Anos Yeremias, S.Sos kepada pers, Selasa (23/5/2023) menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan kondisi yang diciptakan BP2JK Maluku, yang terkesan mengabaikan saran dari mitranya di legislatif. Akibatnya banyak pekerjaan yang terabaikan. Kondisi ini tentu sangat disesalkan lantaran mereka cenderung menyediakan penyedia jasa dari luar daerah.

“Justru kontraktor dari luar Maluku yang pekerjaannya gagal. Banyak sekolah yang dibangun tidak selesai, sudah lewat tahun anggaran tapi proyeknya tidak selesai dan sekarang proses hukum di Kejaksaan,”kata Anos mencontohkan.

Dirinya menegaskan, pihaknya sudah sering memperingati BP2JK dalam melakukan seleksi penyedia jasa untuk memperhatikan domisili.

Sebab menurutnya, memilih penyedia jasa dari luar pun itu tidak menjadi garansi, apabila orang daerah sendiri yang mengerjakannya.

“Kalau orang-orang Maluku sendiri yang mengerjakannya saya yakin bagus, mereka juga bagus-bagus, cuma saja mereka belum diberikan kesempatan karena banyak penyedia jasa pengusaha lokal banyak yang bagus-bagus tapi sayangnya mereka selalu tereleminasi,”kata Anos.

Pada rapat Komisi III dengan mitranya, Anos Yeremias juga sempat memberi saran kepada Balai Jalan Nasional Wilayah Maluku dan Balai Sungai Wilayah Maluku untuk selalu bersinergitas dalam melaksanakan suatu proyek.

 “Kami sampaikan itu, sebab sering kali terjadi Balai Jalan Nasional Wilayah Maluku bangun jalan, tapi yang rusak air juga. Misalnya terjadi di Laimu Werinama, ruas jalan Laimu Werinama, memang yang tadi kami sampaikan kepada Balai supaya koordinasinya bisa lebih baik. Karena apa artinya anggaran yang dihabiskan begitu banyak habis itu rusak lagi. Makanya kami tekankan adalah harus bangun sinerginitas sebab balai-balai ini dibawah Kementerian PUPR itu. Sayang, kalau satu kementrian tetapi koordinasi tidak jalan. (L05)