AMBON, LaskarMaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku secara tegas menolak pembangunan lapak didalam terminal Mardika karena tidak efektif lapak tersebut di bangun dalam terminal dan dianggap mengganggu pada bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan di Ambon.
Demikian hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, S.Pi. M.Si. Menurutnya, lapak yang di bangun itu tidak efektif dan sangat mengganggu.
“Jadi wajar kalau Kota Ambon hari ini tiba-tiba macet karena persoalan itu tidak dituntaskan. Untuk itu DPRD harus tegas untuk menyikapi-Nya sehingga hal itu tidak terjadi karena tidak efektif,” ungkap Rumra, kepada wartawan usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV bersama Asosiasi Sopir Angkot Ambon (ASKA) dilantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku, Karang panjang (Karpan) Ambon, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, Panitia Khusus (Pansus) itu solusi untuk mengatasi persoalan ini. Ya, Pansus lebih efektif karena sudah menyangkut tiga komisi
Disinggung soal Pemerintah Kota menolak pembangunan lapak di pasar Mardika, Menurut Rumra, DPRD Maluku juga mempunyai sikap yang sama dengan Pemerintah Kota Ambon, sebaba dalam persyaratan pembangunan terminal tidak boleh ada lapak didalamnya.
“Seharusnya ada peraturan Walikota terkait pembangunan suatu terminal, sebab include didalamnya lalu lintas juga. Kenyataannya saat ini kemacetan sangat tinggi karena bahu jalan digunakan untuk berjualan,”tegasnya seraya mendesak pansus segera dibentuk.

Dukung Pemerintah Kota Ambon
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno, SH, mendukung penuh Pemerintah Kota Ambon agar lapak-lapak itu di gusur rata dengan tanah, dan mengembalikan fungsi dari terminal tersebut.
“Karena itu dari berbagai persoalan yang sementara mengemuka baik itu di pasar, terminal dan aspirasi dari Asosiasi Sopir Angkut Ambon (ASKA), nantinya DPRD akan merumuskan, apakah nanti gabungan komisi, akan membentuk Pansus, akan ditindaklanjuti,”ujar Wenno seraya menambahkan jika dirinya sependapat dengan Ketua DPRD Benhur Watubun agar dibentuk Pansus sehingga ada keterwakilan dari komisi-komisi, tapi juga ada keterwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD supaya masalahnya bisa di lihat secara konprehensif.
“Intinya pasar harus nyaman, pasar juga aman, terminal juga di kembalikan fungsinya sehingga aman, lalu dengan begitu kan saya optimis bahwa inflasi akan menurun di Kota Ambon, itu harapan saya,” pungkasnya. (L04)





