AMBON, LaskarMaluku.com – Sejumlah partai politik pada kata akhir fraksi meminta kepada pemerintah daerah provinsi Maluku, merealisasikan tunggakan dana para tenaga kesehatan.

Sampai saat ini belum ada itikad baik dari pemerintah daerah maupun manajemen RSUD dr Haulussy Ambon untuk merealisasikannya. Padahal berbagai upaya telah dilakukan guna mencari jalan keluar proses penyelesaiannya.

Bukan hanya hak para nakes, tetapi Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar dan Gerindra meminta perhatian gubernur dan wakil gubernur Maluku supaya segera mewujudkan visi misi janji politik mereka, seperti halnya pemindahan ibukota Maluku dari Kota Ambon ke Kabupaten Maluku Tengah.

“Salah satu janji itukan pemindahan ibukota provinsi Maluku ke Kabupaten Maluku Tengah,”pinta Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku, dokter Elviana M. E. Pattiasina, S. Ked yang juga bendahara Fraksi Demokrat ini.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Nia Pattiasina mengatakan, salah satu hal yang menjadi catatan dan mengingatkan gubernur dan wakil gubernur adalah segera direalisasikannya dana tenaga kesehatan dan yang kedua soal janji politik pemindahan ibukota provinsi Maluku ke Malteng.

Menurutnya, terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2023, yang menjadi catatan penting di kata akhir Fraksi Demokrat yaitu, meminta untuk pemerintah daerah Maluku dapat merealisasikan hutang jasa berdasarkan Perda.

Dan itu kata Nia Pattiasina, sudah dijanjikan oleh pemerintah daerah untuk  merealisasikan itu, tapi sampai sekarang belum direalisasikan.

Belum direalisasikannya hak para nakes itu, tentu berdampak pada proses pelayanan terhadap masyarakat.

“Nah itukan berdampak terhadap kinerja pegawai dan para honorer di RSUD dr Haulussy Ambon, kalau sampai itu berdampak pada kinerja menjadi korban otomatis kan masyarakat juga yang tidak dapat menerima pelayanan medis dengan maksimal karena dokter-dokternya kan mereka menuntut haknya mereka yah seperti itu, “ujarnya, kepada media ini usai Rapat Paripurna DPRD Maluku Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir, fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang APBD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2023, pekan lalu.

Alasan pihaknya meminta perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku untuk segera merealisasikan dana tenaga kesehatan (nakes) ini lantaran RSUD dr Haulussy merupakan rumah sakit pusat rujukan, kondisi ini menjadi keprihatinan Fraksi Demokrat kepada tenaga kesehatan, supaya dana ini segera direalisasikan. Sebab jika dana ini tidak diwujudkan maka dampaknya pada proses pelayanan kepada masyarakat. (L05)