AMBON, LaskarMaluku.com, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja, evaluasi bersama mitra terkait, dalam rangka menjelang persiapan pengawasan di lima Kabupaten/kota di Maluku, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Barat Daya (MBD), kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Rapat yang berlangsung tertutup itu, guna membicarakan terkait dengan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mitra terkait 

Demikian disampaikan Wakil ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Avifudin.

Menurutnya, pertemuan tersebut dengan mitra terkait dengan persiapan pengawasan yang nanti akan dilakukan tanggal 20 di lima kabupaten/kota di Maluku.

“Untuk menyiapkan data-data yang kami butuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau mitra pada Tahun 2022,” kata Avifudin, kepada wartawan di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Rabu (15/2/2023).

Dikatakan, pengawasan yang dilakukan, kita pasti akan lihat kesesuaian antara program dan fakta yang ada di lapangan, apakah program-program yang dilakukan itu benar tepat di sasarannya, misalnya bantuan-bantuan apakah dia benar sehingga pada orang yang membutuhkannya, lalu misalnya apa dia masih berjalan bantuannya, bagaimana progresnya  dan mencoba manfaatnya buat mereka.

Sedangkan untuk infrastruktur pembangunan kepustakaan desa khususnya di SBT. 

Sementara yang lain yaitu pemberdayaan bantuan modal usaha bantuan buat desa, gambar album best desa itu, itu yang nanti akan kita lihat semua, juga PKH.

“Jadi misalnya ada temuan, berarti akan rekomendasi untuk dibenarkan, diperbaiki, supaya yang kurang itu bisa dilengkapi,” tandas Avifudin.

Menurut Avifudin, jadi pengawasan kita lebih pada program-program yang ada. Kalau tidak bisa di diperbaiki alasannya apa.

“Jadi intinya kita kan itu tugas pengawas jadi kalau misalnya ini nomenklatur dapat kompor kuali mie sedap wajan dapat blender dapat pendapat bantuan ini kenapa dia harus dapat, jadi harus dievaluasi semua termasuk misalnya bantuan modal untuk bumdes, misalnya satu bumdes sekian juta sekian yang dapati,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PPP ini juga menjelaskan, kalau memang dia produktif dia punya  produk juga yang dihasilkan ini kemudian ternyata tidak sesuai misalnya uang dikasih juga ternyata tidak bisa diputar dan sebagainya.

“Dan ini evaluasi semua. Mungkin dari hasil ini ada juknis yang lebih akurat punya akurasi yang lebih kuat yang lebih,” pungkasnya. (L04)