AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi III DPRD Maluku dalam waktu dekat akan melaksanakan pengawasan di lima kabupaten/ kota di Maluku. Kegiatan pengwasan itu, untuk menyaksikan dari dekat, sejauhmana pencapaian pelaksanaan kegiatan proyek yang didanai APBD maupun APBN. 

Richard Rahakbauw, SH, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, usai pertemuan dengan mitra Komisi III tersebut mengatakan, tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah meminta kesediaan para mitra untuk menyerahkan dokumen pelaksanaan proyek yang didanai APBD dan APBN pada tahun 2022. 

Sehingga pada pelaksanaan pengawasan komisi dapat melihat dan menyaksikan sejauhmana pelaksanaan proyek-proyek dimaksud apakah dikerjakan sesuai peruntukannya atau tidak.

“Jadi kita minta ke mitra untuk persiapan datanya data ini berkaitan dengan kegiatan proyek di kabupaten/Kota proyek-proyek yang didanai APBD dan APBN baik yang dikerjakan dari para balai maupun OPD di lingkup Pemrov Maluku, sehingga kemudian kita turun kesana kita bisa menyaksikan proyek yang didanai anggaran tahun 2022 itu, apakah memang proyeknya jelas atau tidak jelas sehingga kalau memang ada kekurangan kita akan meminta mereka supaya menyelesaikannya dengan dana pemeliharaan, “urai wakil rakyat partai Golkar dapil Kota Ambon ini.

Terkait kunjungan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, (KKT) kata Richard adalah untuk menyaksikan dari dekat bencana alam pasca gempa bumi 7’5 magnitudo yang mengguncang seantora Maluku Tenggara Raya belum lama ini.

Kunjungan kerja komisi V tersebut, tidak terlepas dari penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat belum lama ini di Jakarta, kita berkesempatan bertemu komisi V. 

Pada perjumpaan itu kita meminta supaya Komisi V hendaknya melakukan kunjungan kerja ke Tanimbar karena akibat dari bencana alam itu, menimbulkan kerusakan rumah warga dan sejumlah infrastruktur milik pemerintah.

“Kunjungan Komisi V DPR RI dalam rangka melihat secara dekat bencana Alam yang terjadi di KKT dan Maluku Barat Daya (MBD), “ujarnya Richard.

Menurutnya hasil dari kunjungan itu, sudah pasti bahwa Komisi V akan merekomendasikan kepada departemen terkait supaya segerah membangun kembali rumah warga maupun insfrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut.

Pengawasan dari Komisi tiga disamping KKT, terdapat kabupaten kota yang akan disasar Komisi III bersama mitranya itu antara lain, Kabupaten Aru, Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Rapat Komisi III bersama mitranya itu dilaksanakan di ruang rapat utama lantai dua gedung DPR Maluku, Selasa (14/2/23) sore. 

Rapat ini sedianya dilaksanakan pada pukul 11.00 WIT tapi rapat diundur hingga pukul 16.00 Wit dikarena adanya kunjungan kerja Gubernur Maluku ke Tial dan Liang yang ikut didampingi sejumlah kapala dinas. 

Ketidakhadiran beberapa Kadis pada rapat tersebut, menjadi sorotan beberapa anggota komisi. 

Mereka meminta supaya rapat itu sebaiknya ditunda. Namun berkat kelihaian dan kecerdasan ketua komisi dalam mengendalikan anggotanya maka rapat dilaksanakan dan berakhir pukul 18.30 wit. 

Ketua Komisi ikut didampingi Wakil Ketua Saoda Tethool dan Sekretarisnya Ibu Ayu Hindun Hasanusi, S.sos

Kadis yang tidak memenuhi undangan rapat komisi III ini salah satu diantaranya Kadis Perhubungan, Direktur Bank Maluku, Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku, Direktur Utama Maluku Energi Abadi (MEA). 

Mereka yang disebutkan hanya mengutus perwakilannya. 

Sementara anggota komisi yang hadir masing-masing: Hatta Hehanussa, Anos Yeremias, S.Sos M Fauzan Husni, Ikram Umasugi, SE dan Irawadi, SH sementara Salah satu wakik Ketua Frankois Orno dan salah satu anggotanya Julius Patipeiluhu hanya menandatangani absen tepi tidak ikut rapat. (L05)