AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan mendorong tiga program perioritas yang ada di Provinsi Maluku ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM)-RI di pusat.

Tiga program perioritas yang akan di dorong Komisi II DPRD Maluku yakni terkait dengan kebutuhan tenaga penyuluh di Maluku dan termasuk 13  Balai yang di dorong.

Selanjutnya, komisi juga akan mendorong Laboratorium Uji Mutu yang sangat penting di Provinsi Maluku. Selain ESDM terkait dengan daerah-daerah terluar terjauh dan tertinggal (3T) di Provinsi Maluku menjadi prioritas untuk program elektrifikasi. Itulah tiga hal pokok penting program yang akan bakal disampaikan kepada kementerian yang menjadi asprasi komisi II DPRD Maluku.

Hal ini disampaikan saat Komisi II DPRD Maluku melakukan rapat koordinasi bersama mitra terkait, yakni Pertanian Provinsi Maluku, dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku. Rapat berlangsung diruang komisi II DPRD Maluku, Selasa (6/6/2023).

Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan, mengatakan rapat yang dilaksanakan hari ini, bertujuan melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas ESDM. Ada beberapa hal yang kita koordinasikan dalam rangka Komisi II menyampaikan aspirasi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM.

“Untuk dinas pertanian ini, kebutuhan tenaga penyuluh kita sekarang di tahun 2024 itu nanti 40%, itu sudah pensiun, jadi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Maluku. Kalau misalkan tenaga penyuluh itu pensiun maka secepatnya harus dilakukan, menutupi kekurangan tenaga penyuluh itu,” tandas Hurasan, kepada wartawan usai melakukan rapat bersama mitra terkait.

Dikatakan, tenaga penyuluh kita ini ada hampir 435 tenaga penyuluh kita yang sekarang ada, sementara yang dibutuhkan itu adalah 805 tenaga penyuluh.

Oleh karena itu kami akan meminta Kementerian Pertanian untuk perencanaan APBN nanti dalam menyiapkan anggaran untuk tenaga penyuluh kita di Provinsi Maluku

“Jadi ada dua tadi yang kita bicarakan bisa di take overload lewat APBN sebagian, bisa nanti kita bicarakan dalam perencanaan APBD tahun 2024 untuk insentif tenaga penyuluh guna menutupi kekurangan tenaga penyuluh  kita itu,” ujar Hurasan.

Bangun Laboratorium Uji Mutu

Lebih lanjut, politisi PKB Dapil Maluku Tengah (Malteng) ini juga mengemukan, Yang kedua, ada 13 Balai Penyuluh Pertanian kita di Provinsi Maluku yang harus dibangun. Yang kedua, 10 Balai kita itu sudah rusak total dan itu dibangun sudah lama dan dibutuhkan rehabilitas.

“Jadi ada dua itu dari Dinas Pertanian yang tersebar di beberapa wilayah, yakni ada di Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku tenggara (Malra) dan lain-lain,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, satu yang penting juga laboratorium uji mutu. “Nah, tadi pak kadis sudah menjelaskan, laboratorium uji mutu itu penting di Provinsi Maluku, karena sampai hari ini misalkan 14,4 Ton yang nanti di diberikan, disampaikan ke Surabaya diuji baru diekspor oleh PT. Kamboti,”jelasnya seraya menambahkan, ini sangat merugikan kita karena dari aspek pendapatan dari aspek legalitas, itu tentu semuanya di Surabaya. Oleh karena itu kami berharap ada pembangunan  laboratorium uji mutu di Provinsi Maluku. Ini yang akan kita perjuangan.

Elektrifikasi

Sementara itu ESDM, sama elektrifikasi sudah dua program yang masuk dari enam program yang diusulkan.

“Sedangkan 6 itu adalah Kepulauan Aru. Jadi nanti kita akan koordinasikan dengan anggota DPR-RI asal Maluku di Komisi VII, yakni ibu Mercy Barens, sekaligus kita akan kembali mempertegas apa yang sudah kita usulkan dari enam itu yang direalisasikan hanya dua. Kami minta  supaya menjadi prioritas di tahun 2024, empat usulan lagi terkait dengan apa yang disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Dikatakan, yang penting adalah satu konsep satu pulau, satu desa untuk elektrifikasi, jadi program satu pulau satu desa, dan itu masih debat table antara ESDM dengan PLN, PLN tidak bisa memasukkan program satu pulau satu Desa karena dari sisi komersil tidak dapat, oleh karena itu elektrifikasi ini harus merata.

“Jadi kita minta untuk daerah terluar terjauh dan tertinggal (3T) di Provinsi Maluku menjadi prioritas untuk program elektrifikasi. Jadi pemasangan listrik gratis dengan mesin-mesin generator untuk tidak lagi ada keluar masyarakat terkait dengan mati lampu dan sebagainya. Saya kira itu menjadi penting untuk disampaikan,”tandasnya.

Oleh sebab itu, proposal project-nya nanti disiapkan oleh dinas terkait. “Kami berharap apa yang kami nanti diperjuangkan di Kementerian itu bisa terealisasi sama seperti yang pernah kita sampaikan juga tahun-tahun sebelumnya,”tandasnya sambil berharap ada kolaborasi, ada koordinasi antara DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah dan anggota DPR-RI asal Maluku di Senayan supaya semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat bisa terealisasi. (L04)