AMBON, LaskarMaluku.com – Ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD di Lingkup Pemprov Maluku dalam rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Selasa (4/7/2023) di Gedung DPRD Maluku membuat Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno naik pitam.

Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun membuka rapat yang juga dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Forkopimda dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Maluku.

Mewakili Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyemprot sejumlah pimpinan SKPD sebelum menyampaikan pidato tertulis gubernur.

Kekesalan mantan bupati Maluku Barat Daya ini bukan tanpa sebab. Dia kecewa rapat paripurna hanya dihadiri sejumlah pimpinan SKPD. Sisanya memilih tidak menghadiri rapat dan hanya diwaliki.

Karena itu, Barnabas mewanti-wanti pimpinan SKPD sehubungan dinamika yang terjadi di rapat paripurna tersebut. ”Coba perhatikan banyak pimpinan SKPD tidak menghadiri rapat paripurna. Jangan (karena) saya hadir sebagai wakil gubernur, pimpinan SKPD tidak hadir. Aparat penegak hukum harus melihat ini,” katanya.

Barnabas mencontohkan SKPD “basah”, di mana pimpinan SKPD tersebut malas menghadiri undangan rapat paripurna DPRD Maluku.  Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji.

”Saya perhatikan kepala Dinas Pendidikan tidak pernah hadir. Jangan kira saya tidak tandatangan SK lalu semaunnya saja. Saya bisa gunakan kewenangan saya sebagai wakil gubernur,” tegas Barnabas.

Kekesalan Orno diikuti hujan interupsi anggota DPRD Maluku karena ketidakhadiran Gubernur Maluku bahkan ancaman walk out sejumlah anggota DPRD Maluku.

Kehadiran gubernur dianggap sangat penting, apalagi gubernur dalam beberapa kesempatan tidak menghadiri agenda rapat paripurna DPRD.

Sebanyak 9 orang anggota DPRD mengajukan interupsi dan 6 orang menolak serta 3 orang meminta rapat paripurna tetap dilanjutkan. Rapat yang berlangsung alot sempat di skor ketua DPRD Maluku selama lima menit sebelum akhirnya dilanjutkan. (*/L05)