AMBON, LaskarMaluku.com – Untuk mengetahui dan memastikan penyediaan air bersih bagi warga Kota Ambon, maupun menyikapi masalah yang dialami warga salah satunya soal sering terjadinya pemadaman air, maka Komisi II DPRD Kota Ambon memanggil dan menggelar rapat dengan pihak PDAM, Selasa (21/2/2023)

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, dalam pertemuan itu terungkap jika data pelanggan PDAM yang terpasang jaringannya berjumlah 486.000an

Tapi yang efektif terbayar yang memenuhi kewajibannya dengan membayar hanya sekitar 166.000 ”Jadi kebocorannya itu masih paling sangat banyak,”terang Laturiuw.

Kendati demikian Laturiuw mengaku jika upaya PDAM untuk memperbaiki itu masih terus dilakukan, mulai dari jaringan-jaringan maupun soal kebocoran. Namun tentu itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan PDAM masih terkendala soal itu.

Untuk itu, menurut Tito sapaan akrab Laturiuw, saat ini PADM sedang fokus pada pembayaran kewajiban-kewajiban pelanggan yang masih berhutang, baik PDAM dan DSA.

Kami masih mengkonfirmasi balik karena terkait dengan status Badan Hukum dari DSA itu sendiri sudah berakhir dari beberapa tahun Kemarin dan ini masuk dalam kategori PMA bukan PMDN.

“Jadi kita mau memperhatikan soal kontribusi baik dari PDAM dan juga DSA. Karena pidato dari saudara Walikota, yang pertama itu kan kita harus fokuskan pada peningkatan PAD. Mengingat hingga kini, belum ada kontribusi riil dari PDAM sebagai Perusahaan Daerah Air Minum kepada PAD Kota Ambon,”ungkapnya.

Dirinya menambahkan, masih banyak sekali persoalan-persoalan yang masih harus diselesaikan, termasuk 770 aduan dibeberapa titik yang mengalani problem, sementara tenaga mereka hanya 20 orang di lapangan, itu yang menjadi kendala bagi PDAM.

Sementara itu, Direktur PDAM, Rina Purmiasa juga mengaku soal problem-problem tersebut dibeberapa lokasi di Kota Ambon. Namun yang menjadi kendala, soal posisi pastinya.

Pada prinsipnya PDAM siap berkontribusi bagi PAD Kota Ambon, hanya saja terbentur dengan problem-problem yang harus diselesaikan.

“Karena itu, dari pertemuan bersama Komisi II itu, tergambar tentang komitmen komisi terhadap pemenuhan hak yang paling dasar dari masyarakat itu yang terkait dengan ketersediaan air bersih. Dan PDAM sebagai operator, sudah punya perencanaan ke depan tinggal bagaimana itu dibackup oleh komisi nantinya,”kata Purmiasa.

Dirinya merincikan, saat ini kita kehilangan air yang memang kita masih ada diatas angka 60 persen, sementara tahun kemarin 65 persen, 2021 dan 2022 kita masih mengukur. Sementara baru turun sedikit saja 63 persen, padahal kita sudah menyelesaikan kebocoran-kebocoran fisik cukup  signifikan, sudah diatas 600 titik kebocoran yang kita selesaikan, khusus sejak Agustus tahun lalu sampai sekarang.

Dan kebocoran lain sambungnya, ternyata terjadi pada illegal connection. Ini yang sulit diketahui. Karena bagaimana mendeteksi pengguna air illegal.

“Dari 8. 000 pelanggan, untuk mendeteksi meter-meter yang sudah tidak akurat, itu pekerjaan yang sangat besar. Tapi kita tetap maju, kita tetap komitmen. Apalagi survei kepuasan pelanggan di Bulan November, itu mencapai 75 persen, itu memacuh kita untuk terus membanahi semuanya. (L06)