AMBON, LaskarMaluku.com – Klarifikasi yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru, Colins Lappuy terkait penugasannya karena campur tangan Widya Murad Pratiwi tidak digubris oleh 24 Caleg PAN asal Kepulauan Aru yang telah nyatakan sikap keluar dari partai besutan Zulkifli Hasan itu.

Dalam klarifikasinya, Leppuy, mengemukakan kalau penunjukan dirinya bukan atas prakarsa dari ibu Widya Pratiwi melainkan ditunjuk oleh pimpinan Wilayah.

“Saya tegaskan sekali lagi tidak ada intervensi dari ibu Widya, hal itu betul-betul dilihat dari jenjang yang ada di AD/ART bahwa PLT itu ditunjuk dari wilayah yang mana satu tingkat diatas DPD, “tandas Leppuy dikutip Alljafaarupos.

Kendati pendatang baru pada komposisi PAN, tetapi Colins Leppuy kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai salah satu Wakil Ketua di Dewan Pimpinan Wilayah  (DPW) PAN Maluku. Dan pengangkatan dirinya sebagai PLT tidak terlepas dari terjadinya kekosongan kursi Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru.

Pengangkatan itu, kata Leppuy sudah sesuai dengan AD/ART, sekalian mengklarifikasi terjadinya penyalahgunaan unsur kekuasaan.

Selain itu, Colins Leppuy juga mengungkapkan kalau janji perolehan, tiga puluh ribu (30.000) suara bagi Widya Pratiwi Murad yang akan diraih pada pemilihan legislatif (pileg) nanti, itu adalah estimasi dan janji dari tim relawan PAN Aru.

Kendati berbagai klarifikasi dilakukan untuk mengembalikan suasana bathin dan stabilitas politik disana, tapi nampaknya upaya tersebut kurang mendapat simpatik dari 24 caleg yang sudah nyatakan diri mengundurkan diri tersebut.

Bahkan diantara mereka ada yang sudah memilih bergabung dengan PPP, PKS dan PKB dan Partai Gelora.

Mantan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Aru, Ali Wamir kepada media ini mengaku kalau gerbongnya sebanyak sembilan orang telah masuk DPC PPP Aru.

“Jadi 17 orang telah hengkang ke beberapa parpol, saya dan sembilan teman masuk PPP, ada yang masuk PKB, PKS dan Partai Gelora, “akui Ali Wamir.

Alasan Pengunduran

Pengunduran sejumlah caleg DPD PAN Kabupaten Aru ini setelah DPW menunjuk Colins Leppuy sebagai Ketua PLT, dinilai diluar konvensional.

“Diluar etika politik karena terjadi ketersinggungan orang dari luar partai masuk PAN tiba-tiba memiliki jabatan, inikan yang jelas pasti teman-teman tersingunglah, “Kesal Wamir.

Colins Leppuy sebagaimana diketahui pernah caleg di tahun 2019 dan di tahun 2023 tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Menurut Wamir, apa yang disampaikan, Colins Leppuy, tidak ada intervensi dari Ibu WIdya ini bisa dianalisis dari hasil pleno DPW PAN Maluku dua kali digelar.

Kita diundang ke Ambon pada tanggal 25 Agustus 2023, pada pleno pertama memutuskan saudara Taufik Saimima sebagai PLT DPD PAN Aru.

“Dalam sebuah rapat pleno DPW, setelah itu Taufik menelepon beta, katong mau pakai rumah yang mana, cari rumah sudah biar katong aktivitas nyaman, lalu Beta jawab nanti pakai beta rumah saja biar kacil tapi bisa untuk katong gunakan akang. Jadi jua dari proses hingga verifikasi bacaleg, semua disitu toh tetapi dalam perjalanannya, SK Taufik tidak pernah dikeluarkan oleh DPW PAN Provinsi Maluku,”jelas Wamir dengan dialeg Ambon.

Meski demikian, hal itu lanjut Ali, sudah diputuskan di pleno, itu dikarenakan waktu dalam rapat dengar pendapat bahwa ketua Wilayah sampaikan dalam rapat pleno bahwa ibu Widya mengusulkan Colins Leppuy.

Pengakuan Ketua DPW Maluku tersebut, kata Wamir, didengarkan langsung oleh Taufik Saimima dan Sekretaris DPW PAN, Haji Amiruddin dan oleh ketua DPW, kemudian mengaku kalau dirinya sangat pusing karena ibu Widya mulai mengintervensi DPW.

“Barang ibu Widya ini mau  usul Colins lai “Colins ini siapa ka? ini kemudian membuat Wahid agak merasa miris dengan maunya ibu Widya. Tapi kita pahami bahwa posisi Ketua DPW dan Ibu Widya seperti apalah,”seleroh Amir.

Nah dalam perjalanan ketika posisi kita semakin kuat, sehingga kita membuat vidio penolakan dan pernyataan sikap kita kirim ke DPP PAN kemudian itu diteruskan ke ibu Widya, bahwa dalam pernyataan sikap tersebut termuat beberapa ketentuan pasal yang menjadi bentuk pelanggaran.

Ini kemudian DPW paksakan supaya Colins Leppuy, dimasukkan dalam kepengurusan setelah itu diikuti dengan penunjukkan PLT,.

“Jadi ini murni ibu Widya punya intervensi, bahkan informasi yang diperoleh SK PLT Colins itu dibuat tanggal mundur yaitu terbit tanggal 23 Agustus 2023, “dan pada tanggal tersebut Colins Leppuy belum menjadi pengurus DPW, jadi penetapan itu diluar dari AD/ART PAN, ”ungkap Wamir.

Menurutnya, diterbitkannya SK itu, sangat bertentangan sama sekali, kalau orang yang paham aturan organisasi, karena reshuffle (pergantian) baru dilakukan, jadi kalau teman-teman peroleh SK pergantian yang dikeluarkan DPW, SK PLT Aru, itu sangat bertentangan sekali, “tutup Ali Wamir yang saat ini ditemani sembilan rekannya berhidjrah ke partai berlambang Ka’bah ini. (L05)