AMBON, LaskarMaluku.com – Sikap tidak terpuji dipertontonkan Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku Murad Ismail di hadapan pengurus DPP PDIP.

Ketika dipanggil untuk menjelaskan kepindahan istrinya Widya Pratiwi Murad ke PAN, pekan lalu, Murad justru menunjukan sikap tidak terpuji dihadapan pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

Karena tidak bisa mengendalikan emosi, Murad Ismail langsung naik pitam dan membentak Kepala Bidang Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sambil memukul meja seakan ingin membela diri.

Kala itu, Djarot menanyakan dengan santun kepada Murad “Apakah saudara membaca Peraturan Partai nomor 25 tentang rekruitmen calon anggota legislative bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai”.

Pernyataan Djarot Saiful Hidayat ini langsung membuat emosi Murad Ismail tidak terkontrol dan langsung memukul meja. Dengan muka geram dan nada keras menantang Djarot dengan menyatakan “Saya tidak membaca” sambil memukul meja.

Sikap tidak terpuji Murad Ismail ini justru disesalkan oleh sejumlah kader PDI-P Maluku. Sebagai Ketua DPD PDI Maluku, Murad Ismail harusnya lebih beretika ketika berhadapan dengan pengurus DPP.

“Kami semua di daerah ini tunduk pada pengurus DPP. Aksi pukul meja itu tindakan tidak terpuji dan sama sekali tidak menghargai pimpinan kami di pusat. Apalagi Murad mengaku tidak membaca aturan. Ini sangat memalukan sebab sebagai seorang Ketua DPD PDIP di Maluku, kok tidak membaca aturan partai,”celetup salah satu kader di Kantor PDI-P Maluku, Senin (1/5/2023)

Menampar Wajah PDI-P

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD PDI-P Provinsi Maluku, Nancy Purmiasa menegaskan, kepindahan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail ke Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat restu dari Ketua DPD PDI-P Maluku yang notabene adalah suami ibarat menampar partai berlambang banteng kekar moncong putih ini.

“Bagi saya proses ini menampar PDI Perjuangan, dan dukungan yang diberikan Murad selaku Ketua DPD PDIP bukti yang bersangkutan sama sekali tidak memahami aturan partai,”tegas Purmiasa dalam keterangan pers, Senin (1/5/2023) di Kantor DPD PDI Perjuangan-Karpan.

Menurut Purmiasa, dukungan yang diberikan Ketua DPD PDI-P, Murad Ismail kepada istrinya membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memahami secara baik aturan partai dan tidak memiliki roh partai.

Padahal, lanjut Purmiasa, sebagai orang yang menjaga garis kebijakan partai seharusnya dua hal ini dipegang teguh oleh siapapun yang menjadi pimpinan partai.

“Partai mana saja itu, bukan saja di PDI Perjuangan. Partai mana saja, pimpinan partai atau ketua partai adalah orang-orang yang menjaga roh partai dan garis kebijakan partai  tidak boleh dilangkahi. Dan peristiwa berpindahnya ibu Widya dari PDI Perjuangan ke PAN dan didukung oleh suami beliau bagi saya itu menunjukan bahwa Ketua DPD tidak memahami aturan partai,” tegas Nancy seraya menambahkan, semestinya Widya mundur secara baik-baik, berpamitan dengan kepengurusan secara baik. Dengan begitu secara organisatoris, kita akan berproses dengan memanggil dan mendengar penjelasan yang bersangkutan. Sehingga ada proses-proses penggunaan hak untuk mundur dan partai memproses mundur juga secara elok, tidak seperti begini.

“Saya mau katakan apa yang dipertontonkan oleh Ibu Widya adalah bukan satu proses pendidikan politik yang baik bagi perempuan di Maluku,” tandas dia, sembari menambahkan bahwa PDI Perjuangan selalu menggembleng kader-kader perempuannya untuk berjuang secara bermartabat, berjuang dengan memiliki nilai, berjuang dengan memiliki konsistensi, berjuang dengan ideologi.

Tidak Sejalan Dengan Marwah Partai

Senada dengan Purmiasa, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan DPD PDI-P Maluku, Debby Latuconsina menegaskan, langkah yang ditempuh Widya tidak sejalan dengan Marwah PDI Perjuangan.

“Sebagai seorang perempuan PDIP apalagi istri dari Ketua DPD PDI-P Maluku. Widya harus tahu betul dan memahami arah dan kebijakan serta roh perjuangan PDIP yang identik dengan militansi seorang kader,”tegasnya.

Latuconsina mengaku, mewakili perempuan-perempuan di PDIP Maluku, kendati secara pribadi Widya baru berpartisipasi di PDI Perjuangan, tapi konsistensi di partai juga harus ditegakkan karena partai PDI Perjuangan adalah partai yang mempunyai idiologi yaitu Pancasila.

Kendati demikian, perempuan-perempuan di PDI-P Maluku tetap solid dan focus pada konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Dirinya menambahkan, perempuan-perempuan PDI Perjuangan Maluku hari ini semisal Mercy Barens sebagai anggota DPR RI, Safitri Umar Solissa sebagai Bupati pertama perempuan yang lahir dari PDI Perjuangan, ini bukti bahwa dalam PDI Perjuangan semua setara.

“Kita semua dikasi tanggung jawab, wewenang yang sama, bahkan dalam pencalegkan, disaat kita mencalonkan diri sebagai anggota DPR, kita tidak sibuk pada no urut 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi kita pada menyiapkan diri kita untuk siap bertarung, karena PDI Perjuangan memberikan ruang tidak hanya untuk lelaki tapi juga kepada perempuan,”tandasnya seraya menambahkan, bukan karena tidak terakomodir kepentingan lalu main pindah partai. Itu bukan kader tulen melainkan keabsahan kadernya patut dipertanyakan.

“Saya mau tegaskan Widya Murad tidak memahami marwah PDI Perjuangan.  Widya dan suaminya Murad boleh dikatakan hanya masuk membawa kepentingan kepentingan pribadi bukan kepentingan partai, dan hari ini saya mewakili perempuan PDI Perjuangan mau tegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang benar benar menghargai perempuan, dalam proses-proses politik tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan,”tegas Debby.

Forum Perempuan PDI Perjuangan lanjut Debby, telah diberikan ruang dan peran yang sangat banyak. Ia berharap bahwa ini menjadi catatan penting bahwa PDI Perjuangan tidak memilah-milah antara perempuan dan laki-laki semua mempunyai peran yang sama

Hal senada juga dikemukakan, Nengsi Barjo Batjo. Menurutnya, sebagai politisi perempuan yang ada di PDIP sebenarnya secara idiologi dan organisasi dirinya merasa prihatin dengan sikap Ketua DPD yang kemudian tidak tunduk terhadap aturan partai.

Dikatakan, Peraturan Partai no 25 A sudah jelas bahwa dalam satu keluarga tidak bisa berbeda dalam menunjukan sikap politik kita atau partai politik, harus ada dalam satu partai.

“Dalam aturan partai sudah jelas jika Widya pindah ke Pan dan Murad di PDIP. Ini tidak dibenarkan,”tegasnya seraya menambahkan, Murad dipanggil ke DPP karena sudah melanggar aturan partai.

Perempuan Terseleksi Dalam Bacaleg

Dikesempatan itu juga kader perempuan PDI-P Maluku Olivia Lassol menjelaskan, di PDI Perjuangan terdapat struktur untuk mengkaderkan orang agar betul-betul menjadi kader yang solid dan taat serta tunduk pada aturan partai yakni proses pengkaderan yang dimulai dari tingkat ranting hingga menduduki kepengurusan struktur yang teratas.

Kendati begitu menurutnya, struktur PDI Perjuangan sangat sedikit yang dimulai dari DPP, DPD, DPC PAC dan ranting strukturnya sangat sedikit, dan tetap mengakomodir keterwakilan kaum perempuan didalam struktur pencalegkan.

“Struktur PDI Perjuangan tetap mengakomodir  keterwakilan perempuan 30 persen dan fakta keterwakilan yang disyaratkan telah melampawinya. Dan perempuan di PDIP sangat banyak, jadi yang masuk dalam struktur adalah orang-orang yang terseleksi ada orang yang memang karena dalam tanda kutip karena kepentingan untuk masuk dan tergeser karena tidak sesuai dengan idealisme ataupun ideologi partai dan tidak mengerti aturan partai,” sinis Olivia.

Menurutnya ketidakpahaman seseorang terhadap aturan partai, tentu sangat fatal dan itu mempengaruhi sesorang dalam berproses.

“Partai ini tidak bisa kita jalan sandiri. Ada perempuan yang masuk tapi tidak pernah rapat DPD PDIP, tidak pernah ikut pertemuan DPD PDIP, tidak ikut kegiatan-kegiatan partai hanya masuk sebagai simbol untuk duduk sebagai Calon legislatif (Caleg) di PDIP. Kami tidak seperti itu, karena Peraturan Partai no 25 A tahun 2018, itu ada skoring semua kader diberi skoring berapa skoringnya untuk dia bisa menjadi caleg dan tidak bisa karena suka dan tidak suka keinginan A B C karena dia punya antek-anteknya tidak masuk dan akhirnya merasa tidak puas, tidak bisa seperti itu,”tegasnya.

Menurut Olivia, PDIP sangat ketat dengan aturan partai yang mengingat itu yang menyebabkan banyak orang berbicara tentang aturan internal partai tapi aturan yang harus dipegang semua pengurus partai memegang itu, walaupun tidak mulus karena pengurus partai tahu itu karena disosialisasikan kepada semua. (L05)