AMBON, LaskarMaluku.com – Politisi senior PDI-Perjuangan Maluku Evert Kermite, mendapat kecaman keras dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) Ambon, Agus Ufie, setelah Kermite membuat pernyataan ke publik jika sebagian besar anggota DPRD Maluku mendapat kecipratan dana pinjaman Pemrov Maluku dari PT.Sarana Multi Infrastuktur (SMI) untuk pemulihan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19.

Apalagi, Kermite mengaku jika informasi Anggota DPRD Maluku yang mendapat kecipratan dana SMI ini diperoleh dirinya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Muhammad Marasabessy.

Hal ini mengundang reaksi berbagai pihak, salah satunya Sekjen IKAPATTI Agus Ufie.

Menurutnya, dalam berdemokrasi setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Hanya saja apa yang disampaikan Evert Kermite itu hoax dan menimbulkan fitnah.

“Saya sangat meragukan apa yang disampaikan Evert Kermite. Jangan asbun. Jika memberikan pernyataan ke public harus disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,”tegas Ufie.

Dirinya menilai, Kermite melakukan pembunuhan karakter terhadap Muhammad Marasabessy yang saat ini dipercayakan pemerintah pusat sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah.

“Sebagai politisi senior seharusnya Kermite menjadi sosok yang bisa diteladani. Dan harusnya Kermite bisa mencontohi sang maestro almarhum Jhon Mailoa, yang tetap disenangi masyarakat karena selalu menjadi teladan dan panutan bukan saja di kalangan politikus tetap di masyarakat secara keseluruhan. Ini yang harus dicontohi Kermite sehingga masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada PDI-P sebagai partai wong cilik,”saran Ufie.

Masih menurut Ufie, etikanya kader Partai harus mengikuti dan mendukung semua kebijakan program pemerintah.

“Secara etika Kermite juga harus tunduk dan taat terhadap arah kebijakan partai, apalagi saat ini PDI-P sementara berkuasa baik Presiden maupun Gubernur Maluku,”tegas Ufie.

Dirinya sangat menyayangkan karakter Kermite yang justru terkesan tidak mendidik dan pernyataan yang disampaikan merupakan bagian dari paya terror secara halus untuk mencapi tujuan sesaat.

“Tokoh-tokoh senior seperti ini kita akui tetapi kemudian dia harus meninggalkan perilaku-perilaku dan cara hidup dalam relasi sosial yang kemudian menjadi acuan untuk kader-kader yang acapkali meneror sana sini dan sebagainya,”tandas Ufie seraya mempertanyakan apa hubungannya Kermite ribut soal dana SMI yang diberikan kepada anggota dewan bagaimana ceritanya? Dana SMI itu tidak ada yang bermasalah sesuai audit dari kelembagaan resmi negara BPK tidak ada masalah.

“Bahwa kalau ada proyek-proyek yang mangkrak dan bermasalah itu urasan para kontraktor, bukan urusannya Kadis PUPR. Ini Pak Kermite sudah melakukan pembunuhan karakter dan ini tidak boleh terjadi, sekali lagi saya ingatkan. Saya kenapa menyatakan ini secara resmi karena dalam posisi saya sebagai Sekjen dan Pak Mat sebagai Ketua Umum DPP IKAPATTI dan ikapatti bisa bergerak ke Pak Evert Kermite karena orang seperti ini perlu diberikan peringatan tidak boleh seperti ini,”kata Ufie mengingatkan.

Sementara itu Evert Karmite yang dihubungi media ini berulangkali tapi terkesan mengabaikannya. Namun dari keterangannya kalau dana pinjaman dari PT SMI untuk “Pemulihan Ekonomi Masyarakat Maluku, senilai Rp 700 M ini, sebagian dinikmati oleh pimpinan dan anggota DPRD Maluku. Benarkah demikian? Kita tunggu jawaban para Wakil Rakyat kita.

MWC Desak Polisi dan Jaksa Periksa Aliran Dana SMI

Sementara itu Ketua Maluku Corruption Watch (MWC), Hamid Fakaubun meminta aparat penegak hukum baik Jaksa maupun Kepolisian harus segera memeriksa dugaan aliran dana pinjaman SMI yang masuk ke kantong pribadi anggota DPRD Provinsi Maluku.

Menurut Fakaubun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asiz Sangkala dan eks Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, politisi senior Maluku, Evert Karmite harus segera diperiksa terkait dugaan tersebut.

“Yang kedua kalau memang pernyataan dia ini benar maka aparat penegak hukum harus memangil pihak-pihak terkait untuk di periksa agar masalah ini tidak menjadi wacana liar diruang publik,” kata Fakaubun seperti dilansir TribunAmbon.com, Rabu (1/2/2023).

Fakaubun pun mempertanyakan hal ini tak segera disampaikan ke pihak berwajib. Mengingat anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan malah dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Yang pertama pernyataan Kermite ini saya menganggap tidak berdasar sebab dia tidak menjalaskan secara detail besaran biaya yang di terima oleh dua wakil rakyat tersebut. Kemudian kalau memang pernyataan itu benar, pertanyaan dari saya kenapa dia tidak langsung melaporkan ini kepada pihak berwajib dalam hal ini kejaksaan utk menelusuri aliran dana tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, Sangkala maupun Wattimury dapat melapor bila merasa hal yang disebut Karmite itu tak benar.

“Pertanyaan yang muncul dari saya ke sodara Kermite kenapa pernyataan ini baru muncul sekarang di ruang publik? Dari dulu dia ke mana aja, kenapa tidak ngomong ini dari kemarin-kemarin jangan sampai ada modus lain dalam pernyataan tersebut. Dan terakhir kalau memang pernyataan Kermite ini adalah fitnah tanpa dasar maka alangkah baiknya dua wakil rakyat tersebut menangapi pernyataan dan membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian karena telah membuat pernyataan bohong diruang publik,” tandasnya. (L05)