AMBON, LaskarMaluku.com – Menteri dalam negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon, Kamis (11/1/2024).

Tito mengatakan, kegiatannya di Ambon untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur dan jajaran Forkopimda dan seluruh Bupati/walikota, termasuk juga KPU dan Bawaslu.

“Ada tiga hal yang kita bahas. Pertama adalah awal tahun ini kita melakukan evaluasi inflasi kenaikan harga barang dan jasa. Dan inilah adalah perintah dari Bapak Presiden bahwa selama ini kita telah menjaga supaya inflasi dapat kita kendalikan dan tidak naik. Seperti negara-negara lain yang membuat rakyat susah. Kemudian inflasi kenaikan harga barang dan jasa yang membuat beban masyarakat bisa menjadi lebih sulit. Itu namanya inflasi, lawannya deflasi, penurunan harga,” katanya kepada wartawan dikantor Gubernur Maluku.

Menurutnya, jika dilihat di tingkat nasional, saat terjaga dengan baik, di angka 2,61 persen. Ini angka yang baik bagi para konsumen. Artinya barang-barang tersedia dengan harga yang relatif cukup baik juga terjangkau.

Angka 2,61 persen ini variatif. Ada di daerah yang terendah 2,61 persen dan ada yang di atas 2,61 persen. Target pemerintah adalah 3 persen +-1. Artinya paling rendah 2 persen dan paling tinggi 4 persen.

“Dimana posisi Provinsi Maluku di angka 2,81 persen.  Artinya hanya sedikit 0,2 persen di atas nasional. Meskipun angkanya sudah cukup baik, 2,81 persen, karena ada daerah yang 4 persen lebih. Tadi kita minta untuk provinsi dan kabupaten/ kota melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di kabupaten/ kota Provinsi Maluku, untuk tahu penyebabnya apa.

Tapi yang saya lihat penyebab utamanya adalah Nataru. Mudah-mudahan akan menurun lagi nanti. Satu kota yang tadi saya sudah sampaikan sudah hampir lima kali selama tahun 2023 di atas 3 persen, yaitu Kota Tual.

Pak Walikota kan masih baru juga saya berikan kesempatan untuk segara mencari penyebab masalahnya, koordinasi dengan Forkopimda untuk mencari tahu masalahnya, komoditas apa penyebabnya, kalau selesaikan, selesailah sendiri, kalau bisa minta bantuan provinsi. Kalau masih tidak bisa juga nanti kita minta intervensi dari pusat untuk membantu menurunkan harga barang dan jasa. Jadi intinya di Maluku inflasi relatif stabil atau terkendali,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan masalah realisasi belanja, pendapatan dan belanja APBD tahun 2023. Ini penting kita ingin melihat apakah provinsi kabupaten/kota sesuai dengan target pendapatan dan sesuai target belanjanya yang di buat di awal tahun 2023. Karena belanja awal pemerintah itu adalah belanja yang paling pokok yang paling utama untuk mendorong swasta dan juga membuat uang beredar di masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat.

Dijelaskan, daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga lah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi berjalan atau tidak.

“Oleh karena itu, kita mendorong realisasi belanja. Kita melihat pendapatan apakah sampai tidak sesuai target. Karena daerah Maluku baik Provinsi maupun Kabupaten/ kota, termasuk kategori kapasitas psicalnya rendah karena pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Mungkin yang tertinggi Kota Ambon, 30 persen. Yang lain-lain itu rendah.

Anggaran pusat pun sudah tersedot oleh gaji pegawai dan operasional pegawai. Oleh karena itu kita ingin melihat dari data yang kami sampaikan tadi, itu yang terbaik adalah provinsi.

Karena pendapatannya di atas 60 persen dan belanjanya mendekati 90 persen. Artinya, target untuk mendapatkan pendapatan yang lebih target pada akhir tahun 2022 (membuat APBD), itu bisa sampai 90 persen bagus. Kemudian uangnya juga  dibelanjakan atau dikeluarkan lagi ke masyarakat. Berarti mendekati 90 persen itu bagus.

Tapi ada beberapa daerah ada yang baru mencapai 65 persen pendapatannya. Padahal uangnya dari transfer pusat. Memang ada proses administrasi di pusat (menteri keuangan), nah ini perlu diperbaiki daerah-daerah ini,”ucapnya.

Pasalnya, kalau tidak bisa menyerap uang dari pemerintah pusat karena tidak bisa menyusun administrasi pertanggungjawaban, kasihan masyarakat. Apalagi dibelanjakan ada yang hanya 56 persen. Artinya uangnya tidak beredar. Kalau uang tidak beredar, yang sejahtera ya pegawai, rakyat susah.

“Tapi sudah saya sampaikan mana saja daerahnya dan saya minta untuk dikoreksi. Kalau pendapatan itu kuncinya adalah pada Sekda, BPKAD, kepala dinas pendapatan, kenapa tidak sesuai target.

Kalau belanja itu dicek kepala dinas masing-masing OPD, mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah.

Dan kita minta sesuai arahan presiden dalam rapat paripurna dua hari lalu, saya diperintah oleh Bapak Presiden untuk mengecek dan mendorong seluruh daerah agar segara awal tahun membelanjakan APBD nya, jangan ditahan apalagi dibelanjakan menunggu akhir tahun. Agar ada uang yang beredar di masyarakat dan swastanya hidup,” terangnya.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan terkait  persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

“Saya membicarakan dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran pemilu itu adalah APBN yang sudah kita koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan dan Komisi II DPR, semuanya dibiayai oleh APBN. Jadi KPU minta langsung ke KPU Pusat, Bawaslu pun demikian. TNI/ Polri minta ke Mabes masing-masing, karena mabes masing-masing mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan. Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024, itu anggarannya dari APBD.

Oleh karena itu saya sebagai penanggung jawab wilayah untuk membantu KPU dan Bawaslu, meyakinkan semua daerah.

Semua daerah seluruh Indonesia sudah menyusun Naskah Perjanjian Hibah.

“Dan khusus Maluku, saya berterima kasih, karena sepanjang saya berkunjung ke Indonesia bagian timur, Provinsi yang sudah paling sudah lengkap 12 pemerintah daerah semua sudah meneken Naskah Perjanjian Hibah dengan KPU dan Bawaslu, tinggal dengan TNI dan Polri yang masih perlu diselesaikan.

Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati/ Walikota, baik Pj maupun definitif yang telah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD Bawaslu masing-masing. Sehingga saya cukup konfiden di Maluku Pilkada tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik, karena dari sisi anggaran siap,”jelasnya. (L06)